Ambon,LensoMerah.com-Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menegaskan bahwa setiap warga yang hendak membangun rumah di Kota Ambon wajib mengurus izin resmi sesuai ketentuan tata ruang yang berlaku.
Penegasan ini disampaikan dalam wawancara, Selasa (17/2), sebagai langkah memperkuat ketertiban pembangunan dan mencegah tumbuhnya bangunan liar, khususnya di kawasan rawan seperti lereng perbukitan.
“Kalau tidak urus izin, bagaimana kita bisa menyatakan bahwa daerah itu bisa bangun rumah atau tidak?” tegasnya.
Menurut Wattimena, Pemerintah Kota Ambon telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai pedoman utama pembangunan. Selain itu, saat ini pemerintah juga tengah menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk memperjelas peruntukan lahan secara lebih spesifik dan terukur.
Ia menjelaskan, sistem tata ruang Kota Ambon telah terdigitalisasi sehingga proses verifikasi izin menjadi lebih transparan dan akurat. Setiap permohonan izin dapat langsung dicek berdasarkan zonasi yang telah ditetapkan pemerintah.
“Ketika mereka urus izin, sudah ada tata ruang kita secara digital dan tinggal dicek,” ujarnya.
Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat memastikan apakah suatu lokasi layak dibangun atau masuk dalam kawasan yang tidak diperuntukkan bagi permukiman, seperti daerah rawan longsor atau wilayah lindung.Wali Kota juga menekankan pentingnya peran RT/RW dan lurah dalam melakukan pengawasan di lapangan.
Ia berharap aparatur di tingkat lingkungan dapat segera menghentikan setiap aktivitas pembangunan yang tidak memiliki izin resmi.
“Kalau ada masyarakat membangun rumah tanpa izin, dihentikan. Tidak boleh ada orang bangun rumah di Ambon ini tanpa izin,” tegasnya.
Ia mencontohkan kawasan Gunung Nona yang berada di lereng bukit.
Menurutnya, apabila masyarakat mengurus izin sesuai prosedur dan lokasi tersebut memang sesuai tata ruang, maka pemerintah akan memprosesnya. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika bangunan didirikan tanpa izin.
“Seperti di Gunung Nona yang lereng bukit ini, kalau urus izin tidak mungkin tidak kita proses sesuai aturan. Tapi kalau bangunan liar, kita mau taruh di mana?” katanya.
Penegasan ini sekaligus menjadi upaya preventif untuk menghindari risiko bencana serta mencegah berkembangnya kawasan permukiman yang tidak tertata.
Pemerintah Kota Ambon berharap kesadaran masyarakat untuk taat aturan semakin meningkat demi keselamatan bersama.
Pembangunan yang berizin, menurutnya, bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab kolektif menjaga keselamatan warga, ketertiban kota, dan keberlanjutan pembangunan Ambon ke depan.
Dengan dukungan masyarakat dan pengawasan yang kuat dari tingkat lingkungan, Pemerintah Kota Ambon optimistis tata ruang kota dapat dijaga lebih disiplin, sehingga Ambon tumbuh sebagai kota yang tertata, aman, dan berkelanjutan.(LM01)
