Ambon,LensoMerah.com-Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menargetkan seluruh negeri adat di wilayah Kota Ambon telah memiliki Raja definitif pada tahun 2026. Target tersebut mencakup delapan negeri yang hingga kini masih berada dalam proses suksesi kepemimpinan.
Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Pemerintahan Kota Ambon, Florensia Matahelumual, kepada LensoMerah di Balai Kota Ambon Jumat (13/2).
Menurut Matahelumual, percepatan suksesi dilakukan melalui pembentukan Tim Pendampingan Percepatan dan Fasilitasi yang bertugas mendampingi pemerintah negeri dalam seluruh tahapan pemilihan Raja definitif, dengan tetap mengacu pada ketentuan adat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Dalam waktu dekat, tepatnya minggu depan, kami akan menggelar rapat bersama delapan negeri yang masih berproses untuk mengevaluasi sejauh mana tahapan yang telah dilaksanakan oleh pejabat pemerintah negeri sementara,” jelasnya.
Ia menegaskan, target pelantikan Raja definitif pada 2026 tetap bergantung pada kondisi hukum di masing-masing negeri. Bagi negeri yang masih berperkara, Pemkot Ambon akan menunggu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
“Untuk negeri-negeri yang masih berperkara, kami tegaskan pemerintah akan menunggu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Pemerintah Kota Ambon tunduk dan patuh terhadap setiap amar putusan pengadilan,” tegasnya.
Langkah tersebut, lanjutnya, merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjunjung tinggi supremasi hukum sekaligus menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat adat.
Dari delapan negeri yang masih menjalani proses suksesi, beberapa di antaranya dinilai memiliki peluang lebih cepat melahirkan Raja definitif, seperti Negeri Leahari dan Negeri Tawiri.
Sementara itu, sejumlah negeri lainnya masih menghadapi dinamika internal. Di Negeri Hatiwe Besar, misalnya, terdapat penambahan satu mata rumah parentah sehingga diperlukan penyusunan Peraturan Negeri sebagai dasar hukum pelaksanaan pemerintahan adat.
Untuk Negeri Rumah Tiga, telah terdapat putusan pengadilan terkait mata rumah parentah Hatulesila. Pemkot Ambon telah menyarankan Saniri Negeri agar tunduk dan patuh terhadap putusan tersebut sebagai dasar kelanjutan proses suksesi.
Adapun Negeri Passo hingga kini masih menunggu putusan pengadilan, sedangkan Negeri Nusaniwe tengah dalam proses penerbitan Surat Keputusan (SK) Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri.
Pemkot Ambon menegaskan komitmennya untuk terus mengawal seluruh tahapan suksesi Raja definitif di setiap negeri dengan mengedepankan kepastian hukum, penghormatan terhadap kearifan lokal, serta adat istiadat yang berlaku.
Percepatan ini dinilai penting guna memastikan pemerintahan negeri berjalan legitim, stabil, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat pelayanan publik di tingkat akar rumput.
“Tujuan akhirnya adalah terciptanya pemerintahan negeri yang sah, kuat secara adat, dan taat hukum, sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tutup Matahelumual.(LM01)
