Ambon,LensoMerah.com- Walikota Ambon Bodewin Wattimena menegaskan bahwa pergantian anggota Saniri Negeri merupakan hak masyarakat adat sepanjang dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.
Hal tersebut disampaikannya usai peresmian Pengganti Antar Waktu (PAW) Saniri Negeri dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada sejumlah desa dan negeri, di Ruang Rapat Vlisingen, Balai Kota Ambon, Jumat (13/2).
“Masyarakat adat ingin menggantikan Saniri silakan dilakukan, kita proses sesuai dengan ketentuan,” tegasnya.
Bodewin berharap anggota PAW yang baru dilantik benar-benar memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai Saniri Negeri maupun BPD. Menurutnya, kedua lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam memastikan tata kelola pemerintahan di tingkat desa dan negeri berjalan optimal.
“Kami berharap mereka yang baru dilantik betul-betul memahami tugas pokok dan fungsi sebagai badan Saniri Negeri maupun Badan Permusyawaratan Desa, lalu membantu raja atau kepala desa bersama-sama memastikan pembangunan, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan berlangsung dengan baik,” ujarnya.
Ia menambahkan, kelengkapan struktur Saniri dan BPD di sejumlah desa dan negeri diharapkan mampu memaksimalkan kinerja pemerintah desa dalam mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Wali Kota menjelaskan, untuk desa, percepatan pembangunan bisa langsung dilakukan karena mekanismenya lebih administratif. Namun untuk negeri, proses sangat bergantung pada mekanisme adat yang dikelola oleh Badan Saniri Negeri.
“Kalau desa, kita lakukan percepatan. Tapi kalau negeri, kita bergantung pada mekanisme adat masing-masing negeri yang dikelola oleh badan Saniri,” jelasnya.
Ia juga menyinggung sejumlah negeri yang hingga kini belum memiliki raja definitif, baik karena pejabat sebelumnya meninggal dunia maupun karena pemberhentian berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Terakhir ada yang meninggal dunia, ada juga yang saya berhentikan karena mengikuti keputusan PTUN. Jadi tinggal diproses ulang sesuai mekanisme,” katanya.
Dengan lengkapnya unsur Saniri dan BPD, Pemerintah Kota Ambon berharap stabilitas pemerintahan di tingkat desa dan negeri semakin terjaga. Kolaborasi antara Saniri, BPD, raja, dan kepala desa dinilai menjadi kunci agar pembangunan tidak tersendat akibat persoalan internal.
Pemkot Ambon menegaskan komitmennya untuk memproses setiap pergantian maupun pengangkatan pejabat di tingkat desa dan negeri secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum serta adat yang berlaku.
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan dari tingkat paling bawah, sehingga pelayanan publik dan pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.(LM01)
