Ambon,LensoMerah.com – Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Ambon, Roy de Fretes, mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah, terutama terkait karakteristik dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang berbeda-beda.
Hal tersebut disampaikan Roy de Fretes saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (2/2/2026).
“Setiap jenis pajak itu punya karakter dan perilaku sendiri-sendiri. Ada pajak yang bisa ditindak langsung, tapi ada juga yang tidak,” ungkapnya.
Salah satu contoh, menurut Roy, adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Untuk jenis pajak ini, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan melakukan penyegelan atau penutupan objek pajak seperti rumah tinggal meskipun terjadi tunggakan.
“Kalau PBB tidak dibayar, kita tidak bisa segel rumah warga. Itu yang menjadi salah satu keterbatasan dalam penagihan,” jelasnya.
Untuk mengatasi tunggakan pajak yang sulit ditagih, BPPRD Kota Ambon menjalin kerja sama melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Negeri Ambon. Penanganan dilakukan melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
“Khusus untuk tunggakan yang sulit, terutama pengusaha yang tidak kooperatif atau cenderung menghindar, kami serahkan ke Kejari Ambon,” kata Roy.
Ia menyebutkan, pemanggilan oleh Kejaksaan terbukti cukup efektif dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Bahkan, menurutnya, intensitas pemanggilan oleh Kejari diharapkan dapat menekan angka tunggakan pajak pada tahun 2026.
“Mudah-mudahan tahun ini tunggakan berkurang karena pemanggilan oleh Kejari cukup membantu,” ujarnya.
Selain Kejaksaan, BPPRD Kota Ambon juga memperkuat pengawasan pajak melalui kerja sama dengan KPP Pratama. Pertukaran dan pencocokan data dilakukan dengan membuka akses data melalui Kementerian Keuangan.
“Kami kirim data ke KPP Pratama, lalu mereka bantu buka data pembanding. Ternyata ada laporan pajak yang selama ini kita anggap benar, tetapi sebenarnya tidak sesuai,” ungkap Roy.
Dari hasil kerja sama tersebut, BPPRD berhasil menemukan potensi pajak yang sebelumnya tidak tergali, dengan tambahan penerimaan sekitar Rp500 juta pada tahun lalu.
“Ini salah satu bentuk pembaruan kinerja kami. Bekerja lintas instansi ternyata sangat menguntungkan,” tambahnya.
Roy juga mengakui bahwa salah satu persoalan paling krusial dalam pengelolaan pajak daerah adalah keterbatasan sumber daya manusia, khususnya tenaga pemeriksa pajak dan penyidik pajak.
“Kami belum punya tenaga pemeriksa dan penyidik pajak. Akibatnya, sanksi-sanksi lanjutan, apalagi sampai pidana, belum bisa diterapkan secara maksimal,” jelasnya.
Menurut Roy, tanpa keberadaan penyidik pajak, BPPRD belum dapat melangkah ke tahapan penindakan lebih lanjut seperti penyitaan atau proses pidana.
“Harapannya orang mau bayar. Tapi untuk tindak lanjut sampai penyidikan dan pidana, saat ini belum bisa karena belum ada tenaga yang berwenang,” tegasnya.
Ia berharap ke depan, penguatan regulasi dan penambahan SDM khusus di bidang perpajakan daerah dapat segera direalisasikan, sehingga penegakan kepatuhan pajak dapat berjalan lebih optimal dan berkeadilan.(LM01)
