Ambon,LensoMerah.com – Pemerintah Kota Ambon menegaskan komitmennya untuk menertibkan perilaku membuang sampah sembarangan melalui penerapan sanksi denda sebesar Rp1 juta. Namun demikian, implementasi teknis kebijakan tersebut masih menunggu penandatanganan Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai dasar hukum operasional.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon, Apries Gaspersz, saat diwawancarai via WhatsApp, Senin (2/2/2026).
“Perwali-nya belum ditandatangani oleh Pak Wali Kota,” ujar Apries singkat.
Meski demikian, Apries menegaskan bahwa substansi kebijakan tersebut sejatinya sangat jelas dan tidak memerlukan pola sosialisasi yang rumit.
“Sosialisasi model apa lagi yang harus kami buat? Saya kira pesannya simpel saja: jangan buang sampah tidak pada tempatnya,” tegasnya.
Untuk diketahui, Pemerintah Kota Ambon secara resmi telah mengumumkan kebijakan denda Rp1 juta bagi warga maupun pelaku usaha yang kedapatan membuang sampah sembarangan. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, pada Rabu (26/1/2026) usai Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA–PPAS APBD Tahun Anggaran 2026.
Wali Kota menjelaskan, kebijakan tersebut lahir di tengah menurunnya transfer keuangan dari pemerintah pusat serta terbatasnya ruang fiskal APBD 2026. Kendati demikian, menurutnya, upaya menjaga kebersihan kota dan kesehatan masyarakat tidak boleh terhenti.
“Kalau ajakan baik-baik tidak diindahkan, maka tindakan harus diambil. Kota ini milik kita bersama, jadi semua harus ikut menjaga,” tegas Wattimena.
Ia menekankan bahwa denda bukan semata-mata bentuk penghukuman, melainkan instrumen untuk membangun disiplin dan kesadaran kolektif masyarakat.
Menariknya, kebijakan denda Rp1 juta ini dirancang dengan pendekatan partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan langsung sebagai pengawas lingkungan.
Setiap pelanggar yang terbukti membuang sampah sembarangan akan dikenai denda dengan skema pembagian: Rp500 ribu untuk pelapor dan Rp500 ribu disetorkan ke kas daerah.
“Untuk apa pemerintah menghabiskan energi mencari pelanggar satu per satu? Biarkan masyarakat ikut mengawasi,” jelas Wali Kota.
Menurutnya, pendekatan ini diharapkan mampu membangun budaya peduli lingkungan serta rasa tanggung jawab bersama di seluruh lapisan masyarakat Kota Ambon.
Sementara itu, bagi pelaku usaha, Pemkot Ambon akan menerapkan kebijakan yang lebih tegas. Penyediaan tempat sampah menjadi syarat wajib perizinan usaha, dan tempat usaha yang tidak patuh akan dikenai sanksi administratif hingga penutupan usaha.
Dengan menunggu pengesahan Perwali sebagai dasar hukum pelaksanaan, Pemkot Ambon berharap kebijakan denda ini nantinya tidak hanya efektif dalam penegakan aturan, tetapi juga mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju Kota Ambon yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.(LM01)
