Ambon,LensoMerah.com – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ambon, Yan Suitela, menegaskan bahwa proses pemilihan mitra kerja sama pengelolaan parkir di tepi jalan umum telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan bukan melalui mekanisme tender pengadaan barang dan jasa.
Penegasan tersebut disampaikan Yan Suitela saat ditemui di ruang kerjanya di Balai Kota Ambon, Senin (2/2/2026), menanggapi berbagai informasi dan opini publik yang dinilai keliru dalam memahami mekanisme pemilihan mitra parkir.
“Perlu saya jelaskan bahwa ini bukan proses lelang barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Yang dilakukan adalah pemilihan mitra kerja sama, sehingga dasar hukum yang digunakan adalah Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga,” jelas Yan.
Ia menerangkan, dalam Pasal 30 Permendagri 22 Tahun 2020 telah diatur kriteria umum pemilihan mitra kerja sama, di antaranya bonafiditas, pengalaman kerja sesuai bidang yang dikerjasamakan, serta akuntabilitas.
Yan menjelaskan, secara administratif proses pemilihan mitra dilakukan melalui dua tahapan utama, yakni seleksi administrasi dan seleksi penawaran.
“Seleksi administrasi menilai kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan, sedangkan seleksi penawaran berkaitan dengan besaran kontribusi kerja sama yang ditawarkan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa proses tersebut tidak semata-mata mengejar penawaran tertinggi.
“Kalau administrasinya tidak memenuhi, maka tidak bisa dilanjutkan ke tahap penilaian penawaran,” tegasnya.
Menurut Yan, kewenangan penentuan mitra kerja sama memang berada pada kepala daerah. Namun karena terdapat beberapa pihak ketiga yang berminat, Pemerintah Kota Ambon membuka proses secara resmi, transparan, dan terbuka, sesuai mekanisme kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD).
“Pengelolaan parkir ini berpotensi menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih dari Rp4 miliar, sehingga mitra yang dipilih harus benar-benar memiliki kualifikasi yang memadai,” katanya.
Dalam proses pendaftaran, tercatat lima perusahaan yang mendaftar sebagai calon mitra. Namun, pada tahap pengembalian berkas, hanya empat perusahaan yang melengkapi dokumen persyaratan, yakni:
CV Rumbia Perkasa
CV Kibah Salawa
CV Arka Mandiri Sejahtera
CV Afif Mandiri
Yan menegaskan, seluruh perwakilan perusahaan telah mendapatkan penjelasan mekanisme sejak awal dan bahkan menandatangani berita acara evaluasi administrasi sebagai bentuk persetujuan terhadap proses yang berjalan.
“Jika ada pernyataan berbeda di luar, kemungkinan karena yang hadir dalam forum dan yang memberikan keterangan itu tidak sama, sehingga tidak mengetahui pembahasan yang terjadi,” ujarnya.
Yan menekankan bahwa pengalaman kerja sesuai bidang menjadi poin penting dalam penilaian administrasi, sebagaimana diatur dalam Permendagri.
“Bidang kerja sama ini adalah parkir di tepi jalan umum, yang kewenangannya diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, terdapat dokumen pengalaman kerja yang dilampirkan oleh beberapa perusahaan dari kerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku. Namun, berdasarkan surat klarifikasi resmi, kerja sama tersebut berkaitan dengan pengelolaan kawasan Pasar Mardika, bukan parkir di tepi jalan umum.
“Hal ini menjadi poin yang melemahkan administrasi karena tidak sesuai dengan bidang kerja sama yang dimaksud,” tegas Yan.
Yan Suitela juga dengan tegas membantah isu yang menyebut adanya pertemuan antara dirinya, pimpinan DPRD Kota Ambon, Ketua Komisi III, dan salah satu perusahaan peserta untuk mengakhiri proses pemilihan mitra.
“Itu tidak benar. Silakan tanya ke tim. Saya tidak terlibat dalam proses penilaian. Tugas kami hanya memastikan seluruh persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” katanya.
Ia menjelaskan, setelah tim menyelesaikan seluruh tahapan, hasilnya dilaporkan kepada dirinya untuk kemudian diteruskan kepada Wali Kota Ambon. Pengumuman resmi selanjutnya disampaikan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Ambon.
Yan kembali menegaskan bahwa proses ini merupakan pemilihan mitra kerja sama, bukan tender pengadaan barang dan jasa, sehingga tidak terdapat mekanisme sanggahan sebagaimana dalam proses lelang.
“Yang disampaikan oleh pihak ketiga adalah proposal kerja sama. Tim hanya menilai mana yang memenuhi persyaratan dan paling layak,” pungkasnya.
Dengan penjelasan tersebut, Dishub Kota Ambon berharap masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak terpengaruh oleh narasi yang menyesatkan terkait proses pemilihan mitra pengelolaan parkir di tepi jalan umum.(LM01)
