Ambon,LensoMerah.com – Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, menegaskan peringatan 30 tahun Peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 bukan sekadar mengenang sejarah kelam, melainkan menjadi pengingat agar bangsa Indonesia tidak lagi mengulangi pengkhianatan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia.
Hal itu disampaikan Watubun saat memberikan sambutan pada peringatan 30 Tahun Kudatuli 27 Juli 1996 yang digelar di Pattimura Park, Ambon, Senin (27/7).
Menurutnya, peristiwa Kudatuli bukan hanya menjadi luka bagi PDI maupun PDI Perjuangan, tetapi merupakan luka bagi seluruh bangsa Indonesia karena telah mencederai demokrasi dan kebebasan rakyat.
“Kudatuli bukan luka PDI atau PDI Perjuangan semata, tetapi luka Republik Indonesia. Saat itu demokrasi dikhianati, kebebasan rakyat dibungkam, sehingga menjadi catatan sejarah yang tidak boleh terulang lagi,” kata Watubun.
Ia menegaskan, peringatan tersebut harus menjadi refleksi bersama agar negara menjamin kebebasan berpendapat, menghormati hak asasi manusia, serta tidak lagi membatasi ruang demokrasi masyarakat.
“Tidak boleh ada lagi pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi. Tidak boleh ada lagi pelanggaran HAM. Kebebasan berekspresi rakyat tidak boleh dibungkam ataupun dibatasi,” tegasnya.
Watubun mengatakan, acara tersebut juga merupakan bentuk penghormatan kepada para pejuang dan saksi sejarah yang telah mempertahankan eksistensi PDI Perjuangan hingga menjadi salah satu kekuatan politik nasional.
Ia mengajak seluruh kader untuk menghargai jasa para pendahulu melalui tindakan nyata, bukan hanya sebatas ucapan.
“Kalau hari ini kita bisa berdiri dan memimpin partai, itu karena ada orang-orang yang telah berjuang di masa lalu. Mereka tidak meminta apa-apa, mereka hanya ingin perjuangannya dihargai dan dilanjutkan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Watubun kembali menegaskan posisi PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang yang akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, namun tetap menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan yang dinilai tidak memenuhi kepentingan masyarakat.
“Setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat akan kami dukung. Tetapi jika ada kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, PDI Perjuangan wajib mengkritisi, memberikan masukan, dan menawarkan solusi. Itulah hakikat politik yang kami jalankan,” katanya.
Ia juga mengingatkan kader agar menolak segala bentuk politik kekerasan, penyebaran hoaks, maupun penggunaan cara-cara yang bertentangan dengan demokrasi untuk meraih kekuasaan.
Selain itu, Watubun menyoroti pentingnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat yang menurutnya masih belum sepenuhnya diwujudkan, meski telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menutup sambutannya, ia mengajak seluruh kader PDI Perjuangan menjaga persatuan, membantu pemerintah dalam menjalankan pembangunan, serta tetap berpegang teguh pada konstitusi di tengah tantangan politik nasional maupun global yang semakin kompleks.
“Mari kita satukan kekuatan, menjaga persatuan, membantu rakyat, dan menghadirkan politik yang bermartabat. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menjadi bintang penuntun bagi kita semua,” pungkasnya.(LM01)
