Ambon,LensoMerah.com-Sebanyak 1.642 pelanggaran buang sampah di luar jam yang telah ditentukan terekam kamera pengawas (CCTV) di tujuh titik Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara di Kota Ambon selama Januari–Februari 2026.
Data tersebut menjadi peringatan keras bagi Pemerintah Kota Ambon untuk memperketat pengawasan dan segera menerapkan sanksi tegas bagi pelanggar.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon, Ronald Lekransy, mengungkapkan pemantauan dilakukan setiap hari dan terintegrasi dengan laporan resmi kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon (DLHP).
“Sepanjang Januari tercatat 862 pelanggaran dan Februari 780 pelanggaran. Totalnya 1.642 orang yang membuang sampah tidak pada waktu yang telah ditentukan. Data ini kami kirim setiap hari dalam bentuk laporan PDF ke DLHP sebagai bahan monitoring dan evaluasi,” kata Ronald, Selasa (3/3).
Pemantauan dilakukan di tujuh lokasi rawan, yakni Petak 10, Nusaniwe, Tulukabessy (depan Indomaret), Batu Merah, Belakang Soya, Waiheru, dan Wayame.
Pada Januari 2026, pelanggaran mencapai 862 kasus. Dua wilayah dengan angka tertinggi adalah Batu Merah sebanyak 265 orang (30,74 persen) dan Tulukabessy 264 orang (30,63 persen). Kedua titik tersebut menyumbang lebih dari 60 persen total pelanggaran Januari.
“Wilayah dengan angka tinggi menjadi perhatian khusus untuk penguatan sosialisasi dan pengawasan,” ujarnya.
Memasuki Februari, jumlah pelanggaran menurun menjadi 780 kasus. Namun, tren pelanggaran bergeser.
Nusaniwe mencatat 167 orang (21,41 persen), Tulukabessy 184 orang (23,59 persen), Batu Merah 179 orang (22,95 persen), serta Waiheru 22 orang (2,82 persen) yang sebelumnya nihil pada Januari.
Lonjakan di Nusaniwe dan munculnya kasus di Waiheru menunjukkan pola pelanggaran yang dinamis dan berpindah lokasi.
“Penurunan total angka memang terjadi, tetapi ada titik yang justru meningkat. Artinya pendekatan harus lebih menyeluruh dan konsisten,” tegas Ronald.
Pemkot Ambon kini tengah mematangkan regulasi bersama DLHP sebagai leading sector penanganan sampah. Sanksi sosial hingga denda administratif akan diterapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota yang sedang disiapkan.
Menurut Ronald, sanksi tersebut dirancang bukan sekadar hukuman, melainkan bagian dari pendekatan psikologi sosial untuk membangun efek jera dan menormalisasi perilaku disiplin membuang sampah sesuai jadwal.
“Penegakan aturan harus berlaku bagi siapa saja tanpa tebang pilih. Di situlah letak keadilan dan kepercayaan publik,” katanya.
Sebagai OPD penanggung jawab teknologi informasi, Dinas Kominfo memastikan dukungan penuh melalui optimalisasi pemantauan tujuh titik CCTV, penyediaan data terverifikasi, serta sistem dokumentasi dan pelaporan yang lebih akurat.
Ia berharap sinergi antara DLHP dan Kominfo, didukung regulasi yang kuat, mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju budaya tertib buang sampah. Meski angka pelanggaran Februari menurun, dinamika kenaikan di sejumlah titik menjadi pengingat bahwa disiplin lingkungan masih menjadi pekerjaan rumah bersama.(LM01)
