Ambon, LensoMerah.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Dinas Perikanan resmi menerapkan sistem pembayaran retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) secara non-tunai di Pasar Arumbai, Kota Ambon, Kamis (12/11/2026).
Peluncuran sistem pembayaran digital tersebut dilakukan Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan transparansi pengelolaan retribusi sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bodewin mengatakan, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik diperlukan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Menurut dia, selama ini pemerintah masih menerima masukan dan keluhan masyarakat terkait mekanisme pemungutan retribusi yang dilakukan secara tunai.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan apabila proses pemungutan tidak dikelola secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, pembayaran non-tunai diharapkan dapat memastikan setiap transaksi tercatat dengan baik dan seluruh penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
“Pembayaran secara non-tunai ini untuk menjamin bahwa setiap uang yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah benar-benar masuk dan digunakan sebagaimana mestinya, bukan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu,” kata Bodewin.
Ia menegaskan, keberadaan TPI tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemungutan retribusi, tetapi juga menjadi sarana untuk melindungi nelayan dan pedagang agar aktivitas jual beli ikan berlangsung tertib dan memberikan manfaat bagi semua pihak.
Bodewin berharap penerapan sistem digital tersebut dapat meningkatkan kualitas pengelolaan TPI sekaligus mendorong kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar retribusi.
Ia juga mengapresiasi dukungan Bank Maluku Maluku Utara dalam mendorong transformasi digital di sektor pelayanan publik.
Menurut Bodewin, capaian digitalisasi Kota Ambon menunjukkan perkembangan positif. Salah satunya terlihat dari transaksi pemerintah daerah yang telah mencapai 95,3 persen.
Meski demikian, keberhasilan transformasi digital membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, perbankan, pengelola TPI, nelayan, hingga pedagang.
“Semua yang dilakukan pemerintah ini bertujuan baik. Tidak ada pemerintah yang ingin menyusahkan rakyat. Karena itu, dukungan masyarakat sangat penting agar setiap inovasi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.
Melalui Kerja Sama dengan Bank Maluku
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon, Henly Claudya Simatauw, menjelaskan bahwa penerapan pembayaran retribusi TPI secara non-tunai merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerja sama antara Dinas Perikanan Kota Ambon dan Bank Maluku Maluku Utara.
Menurut Henly, penerapan sistem tersebut telah melalui sejumlah tahapan persiapan. Prosesnya dimulai dengan sosialisasi kepada wajib retribusi pada Juni 2026, dilanjutkan dengan dua kali uji coba pembayaran non-tunai dan penyempurnaan sistem berdasarkan kebutuhan pelayanan di lapangan.
Sebelum diluncurkan secara resmi, Dinas Perikanan kembali melakukan sosialisasi kepada para wajib retribusi untuk memastikan kesiapan penerapan sistem tersebut.
Dalam mendukung pelaksanaan program, Bank Maluku Maluku Utara menyediakan aplikasi Sirip Ikan, dua unit mesin Electronic Data Capture (EDC), serta 52 kartu uang elektronik.
Masing-masing kartu dilengkapi saldo awal sebesar Rp 50.000 untuk digunakan oleh para wajib retribusi.
Henly menyampaikan apresiasi kepada Bank Maluku Maluku Utara atas dukungan dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor perikanan.
Ia menambahkan, penerapan sistem pembayaran digital tersebut juga menjadi bagian dari upaya Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Ambon dalam memperluas penggunaan transaksi non-tunai.
Adapun pelaksanaan program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta regulasi terkait tata kelola distribusi hasil perikanan di tempat pelelangan ikan.
Henly mengatakan, tujuan utama penerapan sistem pembayaran non-tunai adalah menciptakan mekanisme pemungutan retribusi yang lebih efektif, efisien, transparan, tertib, dan akuntabel.
Selain meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sistem tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan retribusi sebagai salah satu sumber PAD Kota Ambon.
Ia berharap peluncuran sistem pembayaran digital ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi dilanjutkan dengan penerapan secara konsisten dan berkelanjutan.
Dengan demikian, pengelolaan retribusi di TPI Pasar Arumbai diharapkan semakin tertib, kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah meningkat, dan kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan daerah dapat terus dioptimalkan.(LM01)
