Ambon,LensoMerah.com- Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon meminta aparat kepolisian menelusuri dugaan penerbitan Surat Keputusan (SK) tidak sah, yang diduga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara maupun daerah.
Langkah hukum tersebut ditempuh melalui penyampaian surat laporan pengaduan kepada Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease tertanggal 10 November 2026.
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Ambon, Hendri Toisutta mengatakan, pengaduan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kewibawaan administrasi pemerintahan, serta melindungi keuangan negara dan daerah.
“Setiap dokumen maupun tindakan yang mengatasnamakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Hendri kepada wartawan di Ambon, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok pengaduan Pemkot Ambon. Pertama, dugaan penerbitan SK tidak sah yang perlu ditelusuri keaslian dokumen, kewenangan pihak yang menerbitkan, serta pihak-pihak yang diduga terlibat.
Kedua, dugaan kerugian keuangan negara atau daerah akibat penerbitan maupun penggunaan SK tersebut. Namun, keberadaan dan besaran kerugian itu masih harus dibuktikan, melalui pemeriksaan aparat berwenang.
Selain itu, berdasarkan informasi yang disampaikan dalam pengaduan, pihak yang diadukan bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Ambon.
Hendri menegaskan, meskipun surat pengaduan telah disampaikan kepada Polresta, proses tersebut belum sampai pada tahap penerbitan Laporan Polisi (LP).
Saat ini, kata Hendri, Bagian Hukum Setda Kota Ambon masih menunggu disposisi Kapolresta kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), untuk proses lebih lanjut sesuai prosedur, termasuk pembuatan laporan polisi, dan penerbitan surat tanda penerimaan laporan apabila persyaratannya terpenuhi.
“Dengan demikian, tahapan yang telah dilakukan adalah, penyampaian surat laporan pengaduan, sedangkan penerbitan Laporan Polisi masih menunggu proses kepolisian,” jelasnya.
Ia menambahkan, Pemkot Ambon menghormati kewenangan, dan independensi aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti pengaduan tersebut.
Karena itu, seluruh dugaan yang disampaikan diserahkan kepada pihak kepolisian, untuk diperiksa secara objektif berdasarkan bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hendri juga mengingatkan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
“Kami mengajak rekan-rekan media, untuk bersama-sama menjaga ketepatan informasi dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ketegasan menegakkan hukum harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak setiap orang,” tegasnya.
Menurut Hendri, keabsahan dokumen pemerintahan merupakan bagian penting dalam menjamin kepastian pelayanan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Pemkot Ambon, lanjutnya, berkomitmen menyampaikan perkembangan penanganan pengaduan tersebut secara terbuka berdasarkan informasi yang telah terverifikasi.(LM01)
