Ambon,LensoMerah.com-Pemerintah Kota Ambon memastikan komitmennya untuk menyelesaikan utang kepada pihak ketiga yang telah diverifikasi dan diakui secara resmi.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ambon, Jopie Silano, Jumat (20/2).
Menurut Silano, Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, telah menandatangani Surat Keputusan (SK) pengakuan utang setelah melalui proses verifikasi oleh Inspektorat.
“Dari SK utang yang ada, setelah diverifikasi oleh Inspektorat, maka hari ini Pak Wali Kota sudah menandatangani SK utang tersebut,” ujar Silano.
Ia menjelaskan, secara teknis setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki pengakuan utang wajib menginput data tersebut ke dalam sistem SIPDRI sebagai tahapan awal dalam proses permintaan pembayaran.
Total utang pihak ketiga yang diakui diperkirakan mencapai Rp111,2 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp34 miliar telah dialokasikan dalam batang tubuh APBD Tahun Anggaran 2026.
“Sehingga diperkirakan sisa utang sekitar Rp70 miliar lebih akan diselesaikan secara bertahap,” jelasnya.
Silano menambahkan, prioritas pembayaran akan diberikan kepada utang yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang masih tersedia. Sementara untuk utang yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyelesaiannya akan disesuaikan dengan kemampuan penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi.
“Yang jelas, utang yang sudah diakomodir dan diakui sebagai utang itu akan dibayarkan secara bertahap dan ditargetkan selesai sebelum penetapan anggaran perubahan,” tegasnya.
Ia berharap proses pelunasan dapat dilakukan secepatnya, namun tetap menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
“Pak Wali Kota sudah memerintahkan agar utang tersebut segera dilunasi. Yang pasti, utang yang sudah diakui dan ditandatangani itu pasti dibayar. Soal waktu pembayaran akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” pungkas Silano.(LM01)
