AMBON, LensoMerah.com – PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku melalui Sales Area Papua Selatan-Pegunungan melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) lintas sektoral guna mengawasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.
Kegiatan sidak melibatkan sejumlah instansi terkait, di antaranya Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merauke, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua Selatan, Satlantas Polres Merauke, Satreskrim Polres Merauke, Satpol PP Kabupaten Merauke, serta Hiswana Migas DPC Papua Selatan.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, mengatakan sidak dilakukan di tiga stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), yakni SPBU 86.996.05 Semangga, SPBU 84.996.03 M. Hatta, dan SPBU 84.996.02 Ahmad Yani.
Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan tepat sasaran serta mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan di lapangan.
“Sidang lintas sektoral di tiga SPBU ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam memastikan penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran serta mencegah praktik penyalahgunaan, seperti penggunaan barcode yang tidak sesuai dengan kendaraan maupun kendaraan yang menggunakan tangki modifikasi,” kata Ispiani.
Dalam pelaksanaan sidak, tim gabungan menemukan lima kendaraan yang terindikasi melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Temuan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh aparat berwenang sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan BBM subsidi, Pertamina juga telah melakukan pemblokiran barcode terhadap kelima kendaraan tersebut.
“Kami menyerahkan proses penanganan kepada masing-masing instansi sesuai kewenangannya. Kami mengapresiasi kolaborasi seluruh pihak dalam mengawal distribusi BBM subsidi di wilayah Merauke. Ini merupakan langkah nyata agar BBM subsidi dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Pertamina Patra Niaga, lanjut Ispiani, terus memperkuat pengawasan melalui sistem digitalisasi SPBU dan implementasi Program Subsidi Tepat. Selain itu, sanksi tegas juga akan diberikan kepada SPBU yang terbukti terlibat dalam penyaluran BBM yang tidak sesuai aturan.
Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua Selatan, Lambertus Ignatius Fatruan, menegaskan bahwa sidak lintas sektoral memiliki peran penting dalam menjaga tata kelola distribusi BBM subsidi agar lebih baik dan tepat sasaran.
“Temuan-temuan dalam sidak ini menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pengawasan. Kami akan terus menjaga koordinasi dengan seluruh instansi terkait agar distribusi energi berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak,” kata Lambertus.
Ia juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mengawasi penyaluran BBM subsidi dengan melaporkan apabila menemukan indikasi penyimpangan di lapangan.
“Pengawasan distribusi BBM subsidi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Kami juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan penyalahgunaan BBM subsidi karena selain merugikan negara, tindakan tersebut akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” pungkasnya.(LM01)
