Ambon, LensoMerah.com – Kuasa hukum Tjoa Tinnie Pinontoan, Ria Manuputty, secara resmi menyampaikan hak jawab kepada Redaksi LensoMerah.com terkait pemberitaan yang dimuat pada 25 Februari 2026 dengan judul “Ketua DPD WALUBI Maluku Sesalkan Penggembokan Vihara, Ibadah Tetap Berlangsung di Luar Area.”
Hak jawab tersebut disampaikan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/SKK/LO-SP/VI/2026 tertanggal 1 Juli 2026. Ria menjelaskan, pengajuan hak jawab bertujuan memberikan klarifikasi, meluruskan informasi, serta memastikan masyarakat memperoleh pemberitaan yang akurat, berimbang, dan tidak menyesatkan.
Dalam hak jawabnya, Ria membantah tuduhan bahwa kliennya, Tjoa Tinnie Pinontoan, melakukan penggembokan terhadap Vihara Suarna Giri Tirta sebagaimana diberitakan sebelumnya.
Menurutnya, pemberitaan tersebut dinilai telah menyimpulkan suatu peristiwa secara sepihak tanpa meminta klarifikasi dari pihak yang disebut melakukan tindakan tersebut.
“Tuduhan penggembokan sangat tidak berdasar dan disampaikan tanpa adanya konfirmasi maupun keterangan dari pihak yang dituduhkan, sehingga berpotensi membentuk opini publik yang keliru,” demikian isi hak jawab tersebut.
Selain itu, Ria juga membantah adanya dugaan perusakan meja altar. Ia menjelaskan bahwa meja altar tersebut telah ada sejak awal pembangunan Vihara Suarna Giri Tirta oleh almarhum orang tua Tjoa Tinnie Pinontoan.
Menurutnya, meja altar tersebut merupakan bagian permanen dari bangunan karena dibuat dari semen sehingga tidak dapat dipindahkan. Karena itu, pihaknya menegaskan tidak pernah ada perintah dari Permabudi untuk melakukan pemotongan maupun perusakan terhadap meja altar tersebut.
Terkait kondisi gerbang vihara yang saat itu dalam keadaan tertutup, Ria menjelaskan bahwa hal tersebut bukan bertujuan menghalangi umat untuk beribadah. Ia menyebut kegiatan tersebut berlangsung di luar jam operasional vihara, yakni setelah pukul 19.00 WIT, tanpa adanya surat pemberitahuan maupun koordinasi kepada Ketua Vihara.
Dalam hak jawab tersebut juga dijelaskan bahwa setiap organisasi atau lembaga yang hendak menggunakan maupun mengunjungi vihara selama ini terlebih dahulu menyampaikan surat permohonan atau melakukan konfirmasi kepada Ketua Vihara Suarna Giri Tirta, Budi Lee.
Namun, menurut Ria, hingga peristiwa tersebut terjadi, tidak terdapat pemberitahuan kepada pihak pengelola sesuai prosedur yang selama ini berlaku.
Ria turut membantah informasi yang menyebutkan bahwa kunci Vihara Suarna Giri Tirta berada di tangan Ketua Permabudi.
“Ketua Permabudi tidak pernah memegang, menguasai maupun menyimpan kunci Vihara Suarna Giri Tirta sebagaimana diberitakan,” tegas Ria kepada LensoMerah.com, Senin (3/8), di Ambon.
Pada bagian akhir hak jawab, Ria menyampaikan bahwa seluruh klarifikasi tersebut didasarkan pada fakta yang diyakini benar sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan, nama baik, serta hak hukum kliennya.
Ia juga menilai pemberitaan yang memuat tuduhan tanpa didukung fakta akurat serta tanpa konfirmasi kepada pihak yang diberitakan berpotensi menimbulkan persoalan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 441 ayat (1) juncto Pasal 443 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Melalui hak jawab tersebut, Ria meminta Redaksi LensoMerah.com memuat klarifikasi secara proporsional dan pada ruang yang setara dengan pemberitaan sebelumnya, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengenai kewajiban pers melayani hak jawab dan hak koreksi.
Ria berharap redaksi dapat menindaklanjuti hak jawab tersebut dengan itikad baik demi menjaga profesionalisme jurnalistik, keseimbangan informasi, serta kepercayaan masyarakat terhadap pers. (LM01)
