Ambon, LensoMerah.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program Pemerintah Provinsi Maluku melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua DPD IWAPI Provinsi Maluku, Nita Bin Umar, usai pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) II DPD IWAPI Provinsi Maluku di Hotel Grand Avira, Ambon, Kamis (6/8).
“Alhamdulillah hari ini kami kembali melaksanakan Rakerda II setelah tahun lalu sukses menggelar Rakerda pertama. Sesuai tema yang kami usung, IWAPI akan terus mendukung Pemerintah Provinsi Maluku melalui pembinaan UMKM, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah hingga usaha yang telah berkembang,” kata Nita.
Ia menjelaskan, IWAPI memiliki berbagai kerja sama strategis dengan kementerian dan sejumlah lembaga melalui DPP IWAPI. Salah satu kerja sama terbaru dilakukan dengan Rumah Sakit Siloam untuk memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi perempuan, khususnya deteksi dini kanker payudara.
Menurutnya, berbagai program yang telah dijalankan DPP IWAPI akan diteruskan ke seluruh daerah, termasuk Provinsi Maluku, melalui pelaksanaan nota kesepahaman (MoU) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“IWAPI juga telah memiliki jaringan hingga tingkat internasional, termasuk perwakilan di Malaysia. Program-program dari pusat nantinya akan kami implementasikan secara bertahap di daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP IWAPI, Ir. Dyah Anita Prihapsari, menegaskan bahwa IWAPI akan terus bergerak mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan peran perempuan pengusaha.
Ia juga menyoroti pesan Wakil Gubernur Maluku yang meminta IWAPI ikut menjaga keamanan dan stabilitas daerah agar mampu menarik minat investor.
“Pelaku usaha membutuhkan rasa aman dan nyaman. Karena itu kami akan mengajak seluruh anggota IWAPI dan masyarakat bersama-sama menjaga keamanan dan kedamaian di Maluku. Jika ingin daerah ini maju, maka iklim investasi harus dijaga dengan baik,” ujar Dyah.
Menurutnya, Maluku memiliki potensi besar di sektor rempah-rempah, pertanian, kehutanan, dan sumber daya alam lainnya yang akan berkembang apabila didukung situasi yang aman dan kondusif.
Dyah juga mengingatkan berbagai kemudahan yang diberikan pemerintah kepada pelaku UMKM, di antaranya fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon pinjaman hingga Rp100 juta tanpa agunan tambahan, bunga sekitar 6 persen per tahun, serta berbagai kemudahan perpajakan bagi UMKM.
“Ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap UMKM. Karena itu para pelaku usaha harus memanfaatkan peluang tersebut untuk mengembangkan usahanya,” katanya.
Selain akses permodalan, IWAPI juga terus memperkuat kapasitas anggotanya melalui pelatihan digitalisasi usaha. Program tersebut dijalankan melalui IWAPI Digital, kerja sama dengan Apple Developer Academy, serta berbagai mitra strategis lainnya guna meningkatkan daya saing perempuan pengusaha di era ekonomi digital.
Dyah optimistis kepemimpinan Nita Bin Umar akan semakin memperkuat peran IWAPI Maluku sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan perempuan pengusaha di daerah.(LM01)
