Ambon,LensoMerah.com-Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena menegaskan bahwa inflasi di Kota Ambon selama beberapa tahun terakhir bersifat sangat fluktuatif dan pernah menembus angka di atas 7 persen, terutama ketika ia masih menjabat sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota pada pertengahan tahun.
Hal tersebut disampaikannya dalam Pertemuan Bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Ambon dan Tim Penyusun Roadmap Pengendalian Inflasi, yang berlangsung di Ruang Rapat Vlisingen, Jumat (30/1/2026).
Menurut Bodewin, lonjakan inflasi tersebut sebagian besar dipicu oleh administered prices, yakni harga-harga yang ditetapkan melalui kebijakan pemerintah pusat, seperti tiket pesawat, BBM, cukai rokok, dan beras. Pada periode tersebut, sektor transportasi dan kenaikan BBM menjadi kontributor terbesar inflasi di Kota Ambon.
“Kalau inflasi disebabkan oleh administered prices, itu kebijakan pusat. Tidak adil kalau daerah disalahkan atas kebijakan yang berada di luar kewenangannya,” tegasnya.
Ia mengungkapkan bahwa dalam rapat pengendalian inflasi nasional, Kota Ambon sempat mendapat koreksi dari pemerintah pusat. Namun, menurutnya, persoalan utama justru terletak pada perlunya koordinasi lintas kementerian agar kebijakan nasional tidak menimbulkan tekanan berlebihan di daerah kepulauan seperti Ambon.
Meski demikian, Bodewin menekankan bahwa terdapat sektor yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, yakni pengendalian harga pangan bergejolak (volatile food) seperti ikan, sayur-mayur, dan cabai.
“Inilah wilayah kerja utama TPID. Di sini kita tidak boleh lepas tangan,” ujarnya.
Karena itu, Wali Kota menilai penyusunan Roadmap Pengendalian Inflasi Kota Ambon menjadi sangat strategis. Namun ia mengingatkan agar roadmap tersebut tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan semata.
“Banyak perencanaan disusun dengan energi dan waktu yang besar, tapi berhenti sebagai dokumen. Roadmap ini harus dijalankan, dievaluasi, dan memberi dampak nyata. Kalau tidak, persoalan inflasi akan terus berulang setiap tahun,” katanya.
Bodewin mencontohkan kenaikan harga ikan setiap musim ombak di Ambon yang selalu terjadi secara periodik dan seharusnya dapat diprediksi. Ia menilai pemerintah daerah perlu melakukan intervensi pasar yang nyata, seperti membangun dan memanfaatkan cold storage, membeli ikan saat produksi melimpah, serta mendistribusikannya kembali ke pasar ketika harga mulai naik.
“Kalau pemerintah masuk pasar dengan ikan beku dalam jumlah tertentu, pedagang pasti menurunkan harga. Itu intervensi nyata, bukan sekadar laporan bahwa harga ikan naik,” tegasnya.
Ia juga menyoroti lemahnya implementasi kerja sama antardaerah, khususnya terkait pemenuhan pasokan cabai rawit dari Kabupaten Maluku Tengah. Menurutnya, kerja sama tersebut selama ini lebih bersifat administratif dan belum memberikan dampak signifikan bagi pengendalian harga di Ambon.
“Kalau harga cabai naik, jangan hanya bilang kita punya MOU. Pemerintah kota harus jemput langsung pasokan ke daerah mitra dan lakukan intervensi pasar. Kalau ini dijalankan, harga bisa ditekan dari Rp70–120 ribu menjadi Rp50–60 ribu per kilogram,” ujarnya.
Selain intervensi pasar, Bodewin juga mendorong pemanfaatan lahan tidur di wilayah perkotaan serta gerakan menanam komoditas pangan sederhana seperti cabai dan sayuran di tingkat rumah tangga. Ia menilai langkah ini dapat mengurangi tekanan permintaan di pasar secara signifikan.
“Kalau sepertiga warga Ambon menanam cabai di polybag, permintaan di pasar turun dan harga akan lebih terkendali,” katanya.
Dalam sambutannya, Wali Kota juga menekankan pentingnya pemanfaatan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar kerja TPID. Pemantauan harga mingguan dinilai krusial untuk mendeteksi tren kenaikan harga sejak dini agar dapat diintervensi sebelum melonjak tajam.
“TPID bukan sekadar penyaji data. TPID harus mampu menganalisis, bertindak cepat, dan berani mengambil langkah. Inflasi tidak bisa dikendalikan dengan keluhan, tetapi dengan kerja nyata dan komitmen,” pungkasnya.(LM01)
