Ambon,LensoMerah.com- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Ambon terus menggenjot aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Hingga November 2026, jumlah pengguna IKD di Kota Ambon tercatat sebanyak 57.461 orang atau 22,29 persen.
Kepala Dinas Dukcapil Kota Ambon Hanny Meila Seconova Tamtelahitu, SH., MH.mengatakan, capaian tersebut masih berada di bawah target kinerja nasional bagi kepala dinas Dukcapil kabupaten/kota yang ditetapkan sebesar 30 persen pada 2026.
Dengan demikian, masih terdapat selisih sekitar 7,71 persen yang harus dikejar hingga akhir tahun ini.
“Kalau untuk target kinerja kepala dinas Dukcapil seluruh Indonesia, Kota Ambon masih kurang sekitar 7,8 persen untuk mencapai 30 persen. Jadi, memang kita butuh kerja keras untuk mencapai target tersebut pada akhir 2026,” ujarnya.
Berdasarkan data kependudukan yang digunakan Dukcapil Kota Ambon, jumlah penduduk tercatat sebanyak 363.212 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 278.262 jiwa merupakan penduduk wajib KTP, sementara 255.284 jiwa di antaranya telah memiliki KTP elektronik.
Sementara itu, jumlah pengguna IKD mencapai 57.461 orang.
Ia menjelaskan, capaian cakupan administrasi kependudukan Kota Ambon secara umum telah melampaui target nasional. Namun, indikator aktivasi IKD sebesar 30 persen merupakan target khusus kinerja kepala dinas Dukcapil di seluruh Indonesia.
Untuk mengejar target tersebut, Dukcapil Kota Ambon mulai memperkuat pelayanan jemput bola dengan menyasar langsung rumah-rumah warga.
Program ini diawali di Negeri Hutumuri dan Negeri Rumah Tiga yang ditetapkan sebagai wilayah percontohan.
Menurutnya, pemilihan kedua negeri tersebut didasarkan pada hasil evaluasi data pelayanan kependudukan, mulai dari jumlah penduduk, wajib KTP, kepemilikan KTP elektronik, hingga tingkat aktivasi IKD.
Selain itu, Dukcapil juga mempertimbangkan jarak masyarakat menuju pusat pelayanan, kondisi sosial, serta pekerjaan warga.
“Setelah melihat data, ternyata ada wilayah dengan jumlah penduduk dan wajib KTP cukup besar, tetapi aktivasi IKD-nya masih rendah. Itu menjadi salah satu alasan kami memilih Hutumuri dan Rumah Tiga sebagai lokasi percontohan,” jelasnya.
Pelayanan di kedua negeri tersebut dilakukan selama beberapa hari. Di Rumah Tiga, petugas bahkan membagi wilayah pelayanan ke dalam lima titik untuk menjangkau warga hingga kawasan Taino-Taino.
Ia mengatakan, pola jemput bola yang diterapkan kali ini berbeda dari pelayanan sebelumnya. Jika selama ini pelayanan lebih banyak dipusatkan di kantor kecamatan atau kantor desa/negeri, kini petugas mendatangi warga secara langsung dari rumah ke rumah.
Dukcapil memanfaatkan fasilitas IKD Plus yang telah dimiliki pegawai untuk mempermudah proses aktivasi di lokasi warga.
“Jemput bola sekarang bukan lagi masyarakat yang harus datang ke kantor desa atau kantor negeri. Justru kami yang harus proaktif mendatangi rumah-rumah warga. Dengan fasilitas IKD Plus, pelayanan bisa dilakukan langsung di tempat,” katanya.
Selain pelayanan langsung, Dukcapil juga mengakui masih rendahnya literasi masyarakat mengenai penggunaan IKD menjadi salah satu kendala. Karena itu, sosialisasi dan edukasi akan terus ditingkatkan.
Dukcapil juga mendorong kolaborasi dengan instansi pelayanan publik, termasuk perbankan, agar semakin banyak lembaga yang memahami dan menerima penggunaan IKD sebagai dokumen identitas digital sesuai ketentuan yang berlaku.
Kerja sama juga diperluas dengan dunia usaha, media massa, serta perguruan tinggi untuk memperkuat publikasi dan edukasi kepada masyarakat.
Salah satu kolaborasi yang telah berjalan yakni melalui perjanjian kerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Dukcapil harus berkolaborasi dengan stakeholder internal maupun eksternal, dunia usaha, media, dan perguruan tinggi. Sosialisasi harus dilakukan secara intensif agar masyarakat terbiasa menggunakan dokumen kependudukan digital,” tegasnya.
Ia optimistis target aktivasi IKD sebesar 30 persen dapat dicapai pada akhir 2026 melalui pelayanan jemput bola, sosialisasi, dan kerja sama lintas sektor.
“Saya selalu optimistis, bukan pesimistis. Saya yakin pada akhir 2026 Kota Ambon bisa mencapai target 30 persen,” pungkasnya.(LM01)
