Ambon, LensoMerah.com – Pembayaran insentif Sekretaris dan anggota Saniri Negeri Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, menjadi sorotan. Pasalnya, hak keuangan sejumlah pengurus Saniri tersebut diduga tidak dibayarkan secara transparan selama beberapa tahun terakhir.
Persoalan ini diungkapkan Marthen Soplanit, mantan Sekretaris Saniri Negeri Soya yang mengaku diberhentikan secara sepihak, kepada wartawan ini di Ambon, Sabtu (7/11).
Soplanit menjelaskan, dirinya diangkat sebagai Sekretaris Saniri Negeri Soya berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Ambon Nomor 686 Tahun 2021 tentang Peresmian Anggota Saniri Negeri Soya Kecamatan Sirimau Masa Bakti 2021-2027.
Menurut keterangan yang disampaikannya, pada 2024 insentif anggota Saniri Negeri Soya ditetapkan sebesar Rp1,1 juta per bulan. Sementara Sekretaris Saniri menerima Rp1,3 juta per bulan.
Namun, pembayaran insentif tersebut diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan, terdapat persoalan pembayaran untuk periode 2023 hingga 2026 yang hingga kini dipertanyakan karena belum mendapat penjelasan terbuka.
Persoalan semakin mencuat setelah adanya perubahan ketentuan melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) pada 2025. Perubahan tersebut turut memunculkan pertanyaan mengenai pihak yang berhak menerima insentif, terutama setelah terjadi pergantian dalam struktur kepengurusan Saniri Negeri Soya.
Soplanit dan pihak yang mempersoalkan persoalan ini mempertanyakan dasar hukum pembayaran insentif kepada pihak yang disebut telah menggantikan pengurus sebelumnya.
Mereka menilai, setiap orang yang menjalankan jabatan dalam struktur Saniri Negeri harus memiliki dasar pengangkatan atau pelantikan yang sah dari Wali Kota Ambon.
“Kalau memang sudah diganti, siapa yang menerima insentif sekarang? Atas dasar apa yang bersangkutan menerima? Apakah sudah dilantik secara sah oleh Wali Kota?” demikian pertanyaan yang disampaikan terkait persoalan tersebut.
Selain pembayaran insentif, persoalan administrasi terkait pergantian Sekretaris Saniri Negeri Soya juga ikut disorot.
Soplanit mengaku diberhentikan secara sepihak dan mempertanyakan kejelasan dokumen keputusan Wali Kota yang menjadi dasar pemberhentiannya.
Karena itu, Pemerintah Kota Ambon diminta menjelaskan status kepengurusan Saniri Negeri Soya saat ini, termasuk dasar hukum pemberhentian serta pengangkatan pejabat pengganti.
Tak hanya persoalan insentif, Pemkot Ambon juga didesak melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program Saniri Negeri Soya sejak 2017 hingga 2025.
Audit tersebut dinilai penting untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran, termasuk berbagai kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan pemerintahan negeri.
Pasalnya, sejumlah program dan kegiatan yang berjalan selama ini disebut belum disertai informasi terbuka mengenai nama kegiatan, besaran anggaran, hingga waktu realisasinya.
Pihak yang mempersoalkan hal tersebut menilai masyarakat berhak mengetahui penggunaan anggaran serta memastikan setiap program benar-benar dilaksanakan sesuai perencanaan.
“Pemerintah kota harus segera melakukan audit Negeri Soya dari 2017 sampai 2025. Kita ingin mengetahui bagaimana pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program selama ini,” tegasnya.
Sorotan lainnya menyangkut pengadaan fasilitas kantor Saniri Negeri Soya yang berada di Balai Desa dan mulai difungsikan sekitar Juni atau Juli 2025.
Sejumlah fasilitas yang dipertanyakan antara lain meja, kursi, lemari arsip atau filing cabinet, serta komputer.
Mereka meminta Pemkot Ambon membuka informasi mengenai sumber anggaran, nilai pengadaan, hingga waktu realisasi belanja fasilitas kantor tersebut.
Keterbukaan informasi dinilai penting agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
Selain audit keuangan, pemerintah kota juga diminta menelusuri dasar hukum pemberhentian dan pengangkatan pengurus Saniri Negeri Soya.
Sejumlah regulasi, termasuk peraturan daerah dan ketentuan mengenai pemerintahan negeri, dinilai perlu dikaji untuk memastikan seluruh proses administrasi dan pergantian kepengurusan berjalan sesuai aturan.
Mereka mengingatkan, ketidakjelasan status kepengurusan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat berdampak terhadap pelaksanaan tugas maupun hak keuangan perangkat Saniri.
Hingga berita ini di publikasikan, pihak yang mempersoalkan pembayaran insentif dan administrasi Saniri Negeri Soya berharap Pemkot Ambon segera melakukan pemeriksaan serta memberikan penjelasan resmi.
Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan siapa yang berhak menerima insentif, keabsahan kepengurusan Saniri, serta transparansi pengelolaan anggaran Negeri Soya.
