Di tengah masifnya arus urbanisasi dan berbagai keterbatasan sumber daya daerah, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terus berupaya memastikan hak-hak dasar masyarakat terpenuhi.
Langkah strategis ini dipaparkan langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, di hadapan perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia dalam agenda Consultative Meeting hasil Penilaian HAM Pemerintah Daerah Kota Ambon, Kamis (5/11/26).
Dalam pemaparannya pada pertemuan secara hybird di Ruang Rapat Vlissingen, Balai Kota, Bodewin mengungkapkan sejumlah tantangan strategis yang dihadapi Kota Ambon sebagai pusat aglomerasi dan kota urban di Provinsi Maluku.
Salah satu tantangan utama adalah tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) akibat tingginya arus migrasi penduduk serta keterbatasan ruang industrialisasi sumber daya alam.
“Setiap waktu ada 11 universitas di Kota Ambon ini setiap tahun menghasilkan lulusan di atas 10 ribu, sementara lapangan kerja yang tersedia tumbuhnya sangat kecil,” ujar Bodewin.
Kendati demikian, Pemkot Ambon senantiasa memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal serta menjalin kerja sama penyerapan tenaga kerja dengan pemerintah daerah lain seperti Pemerintah Provinsi Bali.
Sebagai bentuk nyata perlindungan hak atas pekerjaan dan jaminan sosial, Pemkot Ambon, jelas Wali kota telah meluncurkan program inovasi BETA (Baku Kele Pekerja Rentan Kota Ambon). Pada tahun ini, Pemkot berhasil merealisasikan jaminan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi 25.000 pekerja sektor informal, seperti tukang ojek, tukang becak, nelayan, dan petani.
“Di sektor kesehatan dan pendidikan kita juga berupaya terus. Target kami tahun 2027 pendidikan kota Ambon bisa menembus Tuntas Madya. Sedangkan untuk Kesehatan yang dilakukan adalah adalah memperkuat layanan masyarakat melalui optimalisasi 22 Puskesmas dan belasan rumah sakit, kami juga siap meresmikan dan mengoperasikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Ambon yang diprioritaskan bagi masyarakat miskin Kategori Desil satu sampai empat. Apabila ada kendala kepesertaan BPJS yang terblokir, Pemkot Ambon tetap melayani full masyarakat miskin di rumah sakit yang baru kami bangun ini,” tegas Wali Kota.
Disisi lain untuk ketahanan pangan, Bodewin mengakui Pemkot menghadapi keterbatasan produksi pangan lokal yang memicu potensi inflasi—seperti komoditas cabai yang kebutuhan tahunannya mencapai 1.088 ton sementara produksi lokal baru 50 ton. Untuk itu, Pemkot Ambon secara aktif membangun jejaring pasokan antardaerah guna menjamin ketersediaan bahan pokok dari waktu ke waktu bagi warga.
Menutup pemaparannya, Wali Kota Ambon mengharapkan pendampingan berkelanjutan dan sinergi dari Komnas HAM RI agar seluruh kebijakan, regulasi, dan tata kelola pemerintah kota berjalan paralel serta berdampak langsung terhadap perlindungan hak asasi serta kesejahteraan masyarakat.
“Intinya kami butuh pendampingan dan dukungan dari Komnas HAM supaya aturan yang bagus dan proses yang baik bisa menghasilkan outcome yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.
Untuk diketahui, pada 2026 Komnas HAM melaksanakan penilaian HAM pada 3 (tiga) Pemerintah Daerah, yaitu Kota Bandung, Palu dan Ambon. Penilaian tersebut dilakukan dalam bentuk studi pustaka, studi lapangan, dan survey publik. Adapun lingkup hak yang dinilai adalah hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, dan hak atas pangan.(LM01)
