AMBON,LensoMerah.com – Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Ferdinan Tasso, meminta dugaan pemalsuan surat keputusan (SK) kenaikan pangkat sejumlah guru di lingkungan Pemerintah Kota Ambon diusut hingga tuntas.
Ia menegaskan, pemeriksaan menyeluruh diperlukan untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat, memastikan jumlah guru yang diduga menjadi korban, serta menelusuri mekanisme pengurusan dokumen yang bermasalah tersebut.
Tasso mengatakan, hingga kini jumlah pasti guru yang diduga menjadi korban maupun pihak yang terlibat belum dapat dipastikan. Pemerintah masih menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Ambon.
“Selanjutnya nanti Inspektorat periksa. Kita akan melihat sejauh mana masalah ini, mekanisme prosedur yang dilakukan sudah sesuai atau tidak, siapa saja pelaku-pelaku yang terlibat, dan latar belakang yang menyebabkan mereka mau membayar,” kata Tasso kepada wartawan di Balai Kota Ambon, Senin (19/10/2026).
Menurutnya, pemeriksaan tersebut penting untuk mengetahui apakah proses pengusulan kenaikan pangkat telah berjalan sesuai ketentuan atau justru terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Ia menjelaskan, Dinas Pendidikan Kota Ambon telah meneruskan surat Sekretaris Kota kepada seluruh kepala sekolah. Melalui surat tersebut, guru yang merasa menjadi korban diminta segera melapor ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) agar dapat didata dan ditindaklanjuti.
Tasso menegaskan, kenaikan pangkat merupakan proses administrasi rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Karena itu, para guru diharapkan memahami prosedur resmi dan tidak mudah tergiur tawaran pengurusan dokumen secara instan dengan imbalan sejumlah uang.
Guru yang mengalami kesulitan dalam proses pengusulan kenaikan pangkat, lanjutnya, dapat meminta penjelasan kepada kepala sekolah, guru senior, Dinas Pendidikan, maupun instansi yang menangani urusan kepegawaian.
Ia menyayangkan apabila ada guru yang memilih jalur tidak resmi karena ingin mempercepat proses kenaikan pangkat.
“Jadi pemeriksaan di BKD itu ketat, beberapa tahap. Tidak gampang. Kalau orang mau instan, mau lompat saja, sangat disayangkan,” tegasnya.
Tasso menjelaskan, pengurusan kenaikan pangkat saat ini dilakukan melalui sistem elektronik dan melewati sejumlah tahapan pemeriksaan administratif.
Dokumen yang masuk ke BKD terlebih dahulu diperiksa dan diberikan nomor registrasi sebelum diproses melalui aplikasi. Selanjutnya, berkas diperiksa oleh tim teknis untuk kemudian memperoleh persetujuan pejabat yang berwenang.
Menurutnya, mekanisme berlapis tersebut memungkinkan setiap tahapan pengusulan ditelusuri sehingga pengurusan di luar prosedur dapat diketahui melalui pemeriksaan.
Terkait dugaan kasus SK bodong yang disebut telah muncul sejak Juli 2026, Tasso mengatakan kronologi kejadian dan pihak-pihak yang terlibat masih harus dipastikan melalui pemeriksaan resmi.
Ia juga menegaskan, pengusulan kenaikan pangkat guru dilakukan melalui instansi kepegawaian, bukan melalui Dinas Pendidikan. Karena itu, guru yang mengalami persoalan dalam proses tersebut diminta segera menyampaikan laporan kepada instansi terkait.
Tasso berharap, pemeriksaan Inspektorat Kota Ambon dapat mengungkap persoalan secara terang, termasuk memastikan pihak yang bertanggung jawab dan memberikan kepastian bagi guru yang merasa dirugikan.
Ia menekankan, penanganan kasus tersebut harus dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat maupun lingkungan pendidikan.(LM01)
