AMBON, LensoMerah.com – Gerakan Aliansi Pemuda Maluku (GAPM) Peduli Adat bersama sejumlah masyarakat Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, mendesak Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena mengevaluasi kepemimpinan Kepala Pemerintahan Negeri (Raja) Batu Merah, Ali Halata, menyusul sejumlah dugaan persoalan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri tersebut.
Desakan itu disampaikan dalam aksi bertajuk “Seruan Aksi Peduli Adat” dengan tagline “Melawan Korupsi, Selamatkan Negeri” yang berlangsung pada Kamis (15/10/2026). Massa mendatangi Polda Maluku, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, dan Balai Kota Ambon untuk menyampaikan aspirasi serta meminta tindak lanjut dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Di Balai Kota Ambon, massa diterima langsung oleh Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena, didampingi Sekretaris Kota Ambon dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Ambon.
Koordinator Lapangan I, M. Derlen, meminta Wali Kota Ambon membekukan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Ali Halata dan menunjuk pelaksana tugas (Plt) apabila langkah tersebut dimungkinkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut Derlen, langkah itu diperlukan untuk menjaga kelancaran administrasi pemerintahan serta memastikan pelayanan publik kepada masyarakat Negeri Batu Merah tetap berjalan.
Desakan tersebut berkaitan dengan dugaan persoalan penggunaan dokumen usaha dalam perkara Kredit Usaha Rakyat (KUR) periode 2022–2024. Massa menyebut persoalan itu berpotensi menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp3 miliar.
“Kami meminta Bapak Wali Kota Ambon segera mengeluarkan SK baru untuk menempatkan pelaksana tugas di Pemerintahan Negeri Batu Merah demi menjaga kenyamanan dan kelancaran pelayanan publik,” ujar Derlen.
Ia menegaskan, tuntutan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan pemerintahan negeri. GAPM berharap pemerintah kota memberikan penjelasan secara terbuka mengenai langkah administratif yang dapat ditempuh sesuai peraturan perundang-undangan.
Derlen juga meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang disampaikan dalam aksi tersebut. Namun, dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum dan dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait.
Ia mengatakan pihaknya masih mengutamakan penyelesaian melalui dialog dan komunikasi. Meski demikian, GAPM membuka kemungkinan menggelar aksi lanjutan apabila tuntutan mereka tidak mendapat tanggapan.
Bahkan, massa menyebut kemungkinan menggelar gerakan people power dan aksi yang berpotensi menghambat aktivitas transportasi di wilayah Batu Merah.
“Kami ingin menyampaikan aspirasi dengan baik-baik. Kami mengenal Wali Kota sebagai sosok yang komunikatif dan aspiratif, sehingga kami berharap beliau dapat hadir untuk mendengarkan langsung tuntutan masyarakat,” katanya.
Penanggung jawab aksi, Muhidin Ternate atau yang akrab disapa Rony Ternate, turut mendesak Wali Kota Ambon mengevaluasi kepemimpinan Raja Negeri Batu Merah.
Ia menegaskan, tuntutan tersebut bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, melainkan sebagai upaya mendorong keadilan, penghormatan terhadap adat, dan kepastian pelayanan kepada masyarakat.
Rony juga mengapresiasi Wali Kota Ambon yang dinilainya telah membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui program Jumat Lasta.
Menurutnya, terdapat sejumlah persoalan yang perlu dievaluasi, baik terkait pelaksanaan tugas pemerintahan maupun tanggung jawab adat yang melekat pada jabatan kepala pemerintahan negeri.
Ia turut menyinggung kewajiban pemimpin adat yang, menurut pemahamannya, berkaitan dengan kemampuan membaca Al-Qur’an dan menyampaikan khotbah di masjid. Ia mengklaim Ali Halata, yang menjabat sejak 2023, belum pernah menyampaikan khotbah di masjid.
Selain persoalan adat, Rony menyoroti dugaan manipulasi dokumen yang berkaitan dengan surat keterangan izin usaha pada periode 2022–2024. Ia menyebut persoalan tersebut telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
Meski demikian, perkembangan dan status resmi penanganan perkara tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada Polda Maluku dan Kejaksaan Tinggi Maluku.
“Kami meminta Wali Kota Ambon mengevaluasi yang bersangkutan. Jika memang terdapat pelanggaran yang terbukti, silakan diproses sesuai ketentuan hukum. Namun, jika tidak terbukti, tentu harus dikembalikan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Rony juga menyinggung informasi yang berkembang di masyarakat mengenai dugaan komunikasi antara Wali Kota Ambon dan seorang jaksa terkait persoalan hukum Raja Negeri Batu Merah. Informasi tersebut, menurutnya, perlu ditelusuri dan dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait.
Menanggapi tuntutan massa, Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena menegaskan bahwa evaluasi hingga pemberhentian kepala pemerintahan negeri harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia mengapresiasi masyarakat dan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara tertib. Menurutnya, setiap persoalan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat Negeri Batu Merah.
Bodewin menjelaskan, pengangkatan raja pada negeri-negeri adat di Kota Ambon memiliki mekanisme berbeda dengan pemilihan kepala desa karena melibatkan tahapan adat dan proses administratif yang panjang.
Ia menyebut pengangkatan Raja Negeri Batu Merah sebelumnya juga melalui proses hukum hingga tingkat kasasi. Pemerintah kota kemudian melantik yang bersangkutan berdasarkan proses yang telah ditempuh serta usulan dari badan yang mewakili masyarakat adat setempat.
“Kalau kita melewati proses yang panjang, mulai dari mekanisme adat sampai proses hukum, maka pengangkatan raja definitif juga harus dihormati berdasarkan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Meski demikian, Bodewin menegaskan pemerintah kota tetap terbuka terhadap aspirasi masyarakat dan tidak akan mengabaikan dugaan pelanggaran yang disampaikan.
Menurutnya, apabila terdapat dugaan penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran hukum, persoalan tersebut harus diproses oleh aparat penegak hukum sesuai mekanisme yang berlaku.
Ia menjelaskan, apabila kepala pemerintahan negeri ditetapkan sebagai tersangka dan memenuhi persyaratan pemberhentian sementara sesuai ketentuan hukum, pemerintah dapat mengambil langkah administratif, termasuk menunjuk pejabat sementara agar pelayanan publik tetap berjalan.
“Kalau yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan ketentuan hukum memungkinkan pemberhentian sementara, maka itu bisa dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan dengan baik. Dalam proses tersebut, pemerintah dapat mengangkat pejabat sementara,” jelasnya.
Bodewin menambahkan, apabila proses hukum menghasilkan putusan yang menyatakan kepala pemerintahan bersalah dan memenuhi ketentuan pemberhentian, pemerintah kota dapat menjadikan putusan tersebut sebagai dasar untuk mengambil tindakan lebih lanjut.
Ia menegaskan pemerintah kota mendukung pemeriksaan terhadap setiap pejabat pemerintahan yang diduga melakukan pelanggaran hukum, termasuk kepala dinas, kepala sekolah, maupun raja negeri.
“Kalau memang diputuskan bersalah, untuk apa dipertahankan? Setiap orang yang dilantik sudah mengucapkan sumpah jabatan untuk menjalankan tugas sesuai aturan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Bodewin juga membantah isu yang mengaitkan dirinya dengan dugaan meminta bantuan kepada jaksa untuk menangani persoalan hukum Raja Negeri Batu Merah.
Ia meminta pihak yang mengetahui sumber informasi tersebut menyampaikan nama dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan agar persoalan itu bisa ditindaklanjuti.
Bodewin menegaskan dirinya tidak akan melakukan intervensi terhadap aparat penegak hukum. Ia juga meminta agar proses hukum terhadap siapa pun berjalan secara transparan dan sesuai ketentuan, tanpa campur tangan pihak mana pun.
Ia berharap seluruh pihak menghormati proses hukum yang berjalan sembari memberikan ruang kepada pemerintah kota untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat berdasarkan aturan yang berlaku.
Dalam aksi tersebut, GAPM Peduli Adat bersama masyarakat Negeri Batu Merah menyampaikan empat tuntutan utama.
Pertama, mendesak Polda Maluku menetapkan Ali Halata sebagai tersangka dalam dugaan pemalsuan dokumen terkait Pemerintahan Negeri Batu Merah.
Kedua, meminta Kejaksaan Tinggi Maluku mengusut dugaan pengajuan dan penggunaan dokumen usaha yang dipersoalkan dalam perkara dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) periode 2022–2024. Massa menyebut persoalan tersebut berkaitan dengan potensi kerugian negara lebih dari Rp3 miliar.
Ketiga, mendesak Wali Kota Ambon membekukan SK pengangkatan Ali Halata dan memberhentikannya sementara dari jabatan kepala pemerintahan negeri sepanjang terdapat dasar hukum yang memenuhi persyaratan.
Keempat, meminta Polda Maluku, Kejaksaan Tinggi Maluku, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membentuk tim investigasi gabungan untuk mengaudit pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Negeri Batu Merah.
Hingga berita ini disusun, dugaan pelanggaran yang disampaikan massa masih memerlukan pembuktian dan konfirmasi dari aparat penegak hukum serta pihak yang disebut dalam tuntutan. Sementara itu, Pemerintah Kota Ambon menegaskan setiap langkah evaluasi terhadap kepala pemerintahan negeri harus berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku.(LM01)
