Ambon,LensoMerah.com- Walikota Ambon Bodewin Wattimena memberlakukan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa selama empat hari. Kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi dampak kabut asap yang menyebabkan kualitas udara tidak aman dan meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Kebijakan tersebut tertuang dalam Instruksi Walikota Ambon Nomor 500.4/01/INTRUKSI/2026 tentang Langkah Antisipatif Dampak Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan serta Perlindungan Kesehatan Masyarakat di Kota Ambon. Instruksi itu ditetapkan pada 12 Oktober 2026.
WFH dan PJJ diberlakukan mulai Selasa (13/10) hingga Jumat (16/10). Kebijakan ini merupakan tindak lanjut atas Surat Edaran Gubernur Maluku Nomor 500.4/175 terkait kewaspadaan terhadap dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
Pemerintah Kota Ambon juga mempertimbangkan informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Pattimura Ambon mengenai kondisi kualitas udara. Konsentrasi partikel PM2,5 dan PM10 serta peningkatan ozon dilaporkan berada pada kondisi tidak aman. Selain itu, terjadi peningkatan kasus gangguan pernapasan atau ISPA di wilayah Kota Ambon.
Dalam instruksi tersebut, seluruh ASN di lingkungan Pemkot Ambon diminta bekerja dari rumah selama empat hari. Pimpinan masing-masing perangkat daerah diminta mengatur pelaksanaannya sesuai kebutuhan organisasi.
Meski demikian, pelayanan publik yang bersifat esensial dan mendesak harus tetap berjalan. Sejumlah perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat tetap beroperasi secara selektif melalui sistem piket atau giliran pegawai.
Instansi yang dimaksud antara lain Dinas Kesehatan, DPMPTSP, BPPRD, Disdukcapil, DLHP, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satpol PP, BPBD, serta kantor kecamatan, kelurahan, desa, dan negeri
Pegawai yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat diwajibkan menggunakan masker.
Selain WFH bagi ASN, Pemkot Ambon mengalihkan kegiatan belajar mengajar tatap muka menjadi PJJ bagi peserta didik PAUD, TK, SD atau sederajat, serta SMP atau sederajat yang berada di bawah kewenangan pemerintah kota.
Kebijakan belajar dari rumah berlaku selama periode yang sama, yakni 13-16 Oktober 2026.
Kepala satuan pendidikan diminta memastikan kegiatan pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Pihak sekolah juga diminta mengimbau siswa mengurangi aktivitas di luar rumah dan menghindari kegiatan fisik di ruang terbuka selama kondisi kualitas udara belum aman.
Di sektor kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Ambon bersama seluruh puskesmas diminta meningkatkan pemantauan kasus ISPA dan gangguan kesehatan lainnya.
Fasilitas pelayanan kesehatan juga diminta memastikan kesiapan layanan dan ketersediaan obat-obatan. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan masker perlu ditingkatkan.
Perangkat daerah terkait juga diminta berkoordinasi dengan instansi vertikal dan Pemerintah Provinsi Maluku untuk memantau perkembangan kabut asap dan kualitas udara. Langkah tersebut sekaligus dilakukan untuk mengantisipasi potensi titik api di wilayah Kota Ambon.
Para camat, lurah, kepala desa, dan raja di Kota Ambon turut diminta memantau kondisi wilayah masing-masing serta menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
Warga diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama anak-anak dan lanjut usia yang termasuk kelompok rentan. Masyarakat juga diminta tidak membakar sampah maupun melakukan pembakaran di lahan terbuka.
Pemkot Ambon menyatakan kebijakan tersebut akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kondisi kabut asap, kualitas udara, dan situasi kesehatan masyarakat.
Pemerintah kota mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi imbauan yang telah disampaikan guna meminimalkan dampak kabut asap terhadap kesehatan warga.(LM01)
