AMBON, LensoMerah.com – Sengketa kepemilikan lahan yang menjadi lokasi Gedung Buddha Center di kawasan Gunung Nona, Kota Ambon, memasuki babak baru setelah perkara tersebut berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
Tim kuasa hukum Tjoa Tinnie Pinontoan menyatakan putusan dalam perkara Nomor 87/Pdt.G/2025/PN Amb, jo. Nomor 68/PDT/2025/PT AMB, jo. Nomor 1406 K/PDT/2026 telah menguatkan hak kliennya atas tanah yang menjadi objek sengketa.
Kuasa hukum Tjoa Tinnie Pinontoan yang dipimpin Semy Sahetapy menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di depan Gedung Buddha Center, Gunung Nona, Ambon, Rabu (30/9/2026).
Sahetapy mengatakan pelaksanaan putusan juga telah dilakukan melalui penyerahan objek sengketa secara sukarela dan damai oleh termohon eksekusi, Wilhelmus Jauwerissa.
Penyerahan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi Sukarela/Damai Nomor 15/Pen.Pdt.Eksekusi/2026/PN Amb dan disaksikan Panitera Pengadilan Negeri Ambon, Sjarifudin Rasjid, S.H., pada 23 Juli 2026.
“Putusan ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Melalui proses aanmaning oleh Ketua PN Ambon, termohon eksekusi secara sukarela dan damai telah menyerahkan objek sengketa sesuai isi amar putusan,” kata Sahetapy.
Menurut Sahetapy, putusan Pengadilan Negeri Ambon antara lain menyatakan Tjoa Tinnie Pinontoan sebagai ahli waris Benny Pinontoan dan pemilik sah tanah induk seluas sekitar 21.670 meter persegi.
Putusan tersebut juga, menurut kuasa hukum, menyatakan tanah sisa seluas sekitar 14.025 meter persegi merupakan hak milik penggugat serta menyatakan sah SHM Nomor 03278 atas nama Tjoa Tinnie Pinontoan dan SHM Nomor 03277 atas nama Michelle.
Meski amar putusan PN Ambon memuat perintah pengosongan dan pembongkaran bangunan pada objek sengketa, pihak Tjoa Tinnie Pinontoan memutuskan tidak membongkar Gedung Buddha Center.
Sahetapy mengatakan bangunan tersebut akan tetap dipertahankan dan dimanfaatkan untuk kepentingan umat Buddha di Maluku.
“Bangunan ini tidak akan dibongkar. Akan difungsikan untuk kepentingan umum, kegiatan keagamaan, serta agenda ibadah umat Buddha secara luas,” ujarnya.
Menurut Sahetapy, keputusan tersebut merupakan pilihan Tjoa Tinnie Pinontoan yang juga menjabat Ketua Permabudhi. Gedung yang telah berdiri itu diharapkan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya umat Buddha.
Di sisi lain, Sahetapy menyoroti pentingnya verifikasi status kepemilikan tanah sebelum pemerintah maupun pihak lain membangun fasilitas publik dan keagamaan.
Menurut dia, pembangunan di atas tanah yang status hukumnya belum diverifikasi secara menyeluruh berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Setiap pelaksanaan pembangunan fisik, khususnya fasilitas keagamaan di atas suatu bidang tanah, wajib mendasarkan diri pada verifikasi dan validasi legalitas kepemilikan hak,” tegasnya.
Ia menambahkan, ketelitian dalam aspek pertanahan sejak tahap awal diperlukan agar pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah tidak berujung pada sengketa.
Dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan penyerahan objek sengketa secara sukarela, tim kuasa hukum menyatakan status hak atas tanah telah mengikuti putusan pengadilan. Sementara itu, Gedung Buddha Center tetap dipertahankan untuk kepentingan umat Buddha di Maluku.(LM01)
