AMBON, LensoMerah.com – Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon memperketat pengawasan terhadap pengelolaan limbah pada rumah makan dan tempat usaha di Kota Ambon.
Langkah tersebut dilakukan menyusul adanya laporan masyarakat terkait persoalan limbah dan bau yang ditimbulkan sejumlah tempat usaha.
Sekretaris DLHP Kota Ambon, Jermias A. Aponno, mengatakan pihaknya bersama Kepala DLHP dan jajaran telah turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pelaku usaha.
“Kita sudah turun mengecek Mie Gacoan, KFC, Rumah Makan Simpang Raya, Rumah makan Jumbo depan Indo Jaya, Rumah Makan Ayah samping Silo, Rasa Gurih, MCM, ACC dan Amplas. Temuannya berbeda-beda,” kata Aponno saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa(29/9/2026).
Menurutnya, sejumlah usaha besar seperti Amplas, Mie Gacoan, MCM dan ACC diwajibkan memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang memenuhi standar sesuai ketentuan pemerintah.
DLHP, kata dia, tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga berupaya memberikan pendampingan agar para pelaku usaha dapat mengelola limbah secara baik dan profesional.
“Memang IPAL yang baik itu membutuhkan biaya dan proses. Tetapi kita memberikan jalan keluar agar mereka tetap bisa beroperasi sambil menunggu proses pembangunan IPAL berjalan,” jelasnya.
Sementara itu, untuk sejumlah rumah makan seperti Jumbo, Simpang Raya dan Rumah Makan Ayah, DLHP menemukan persoalan bau yang dikeluhkan masyarakat sekitar.
DLHP telah mengusulkan pendampingan oleh konsultan lingkungan untuk membantu pelaku usaha menangani persoalan tersebut.
“Walaupun cukup sederhana, limbah yang sudah menjadi air bersih harus mengalir dengan baik ke saluran umum yang sudah disiapkan pemerintah,” ujarnya.
Aponno menegaskan, setiap pelaku usaha tetap memiliki kewajiban melakukan pengolahan limbah sebelum dibuang ke lingkungan.
“Alternatif yang kita tawarkan, pertama harus memiliki IPAL yang baik dan kedua melakukan treatment terhadap segala limbah yang keluar sehingga tidak menimbulkan dampak bau bagi masyarakat,” katanya.
Pengawasan Masih Berdasarkan Laporan Masyarakat
Aponno mengakui, pengawasan terhadap seluruh rumah makan dan tempat usaha di Kota Ambon belum dapat dilakukan secara serentak.
Keterbatasan personel menjadi salah satu kendala DLHP dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh.
“Teman-teman CPNS baru masuk, tetapi mereka masih harus mengikuti Latsar dan berbagai tahapan lainnya. Keterbatasan tenaga ini yang membuat kita belum bisa serentak melakukan pengawasan terhadap semua pelaku usaha,” ungkapnya.
Karena itu, untuk sementara DLHP masih mengandalkan laporan masyarakat sebagai dasar untuk turun melakukan pemeriksaan.
“Kalau ada surat masuk atau laporan masyarakat, kita langsung tindak lanjuti di lapangan,” katanya.
Dari hasil pemeriksaan sementara, baru sembilan pelaku usaha yang telah didatangi langsung oleh DLHP.
Aponno mengatakan, pihaknya belum memiliki rekapitulasi lengkap mengenai jumlah rumah makan dan tempat usaha yang berpotensi menghasilkan limbah di Kota Ambon.
“Datanya ada, hanya saja belum kita rekap semuanya secara baik,” ujarnya.
Ke depan, setelah penanganan terhadap laporan masyarakat selesai, DLHP berencana meningkatkan pengawasan secara mandiri dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha satu per satu.
“Kita akan turun cek satu-satu, apakah pengelolaan limbahnya sudah benar atau belum,” tegasnya.
Aponno menjelaskan, pengawasan terhadap IPAL saat ini harus mengikuti ketentuan terbaru dari Kementerian Lingkungan Hidup.
Menurut dia, standar yang sebelumnya dianggap cukup sederhana kini tidak lagi dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan limbah.
“Kalau dulu sangat sederhana, sekarang aturan dari kementerian sudah lebih tegas. Pelaku usaha harus memiliki instalasi pengelolaan limbah sendiri,” katanya.
Perubahan ketentuan tersebut membuat DLHP harus melakukan pemeriksaan lebih detail terhadap instalasi pengolahan limbah yang dimiliki pelaku usaha.
Ia mencontohkan MCM dan ACC yang instalasinya masih relatif baru. Menurutnya, beberapa pelaku usaha sebelumnya masih mengacu pada ketentuan lama sehingga instalasi yang dibangun belum sepenuhnya menyesuaikan standar terbaru.
“Makanya kita harus bekerja ekstra untuk melihat kembali mereka yang punya usaha besar,” ujarnya.(LM01)
