AMBON,LensoMerah.com-Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) mempercepat digitalisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Langkah ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Rakhmat Pratama, mengatakan Tim Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Dana Desa (TP2DD) Kabupaten MBD berkomitmen mempercepat penerapan sistem pembayaran PBB-P2 secara digital.
Komitmen tersebut ditindaklanjuti melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang melibatkan Pemerintah Kabupaten MBD, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku.
Menurut Rakhmat, MBD menjadi salah satu daerah percontohan atau pilot project dalam penerapan digitalisasi pembayaran pajak di Maluku.
Sebelumnya, masyarakat harus mendatangi kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk membayar PBB-P2 secara tunai. Kondisi geografis MBD yang merupakan wilayah kepulauan membuat pola pembayaran tersebut dinilai kurang efisien bagi sebagian masyarakat.
Melalui sistem digital, pembayaran PBB-P2 dapat dilakukan menggunakan QRIS. Masyarakat juga dapat mengecek tagihan secara daring melalui situs yang disediakan pemerintah daerah.
Adapun masyarakat yang belum memiliki akses internet tetap dapat melakukan pembayaran melalui agen bank atau loket pembayaran yang telah disiapkan.
Digitalisasi pembayaran pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat, mempercepat penerimaan pendapatan daerah, sekaligus mengurangi biaya administrasi.
“Digitalisasi ini bukan sekadar perubahan sistem, tapi upaya memudahkan pelayanan publik bagi warga di mana pun mereka berada,” ujarnya Selasa (29/9)
Penerapan sistem tersebut selanjutnya akan dikembangkan agar akses pembayaran pajak semakin mudah bagi masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten MBD.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendorong tata kelola pendapatan daerah yang lebih efektif, transparan, dan berbasis digital.(LM01)
