Ambon, LensoMerah.com – Wakil Gubernur Maluku H. Abdullah Vanath menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Maluku, Jumat (25/9/2026).
Dalam penyampaian tersebut, Vanath memaparkan sejumlah perubahan pada struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dalam RAPBD Perubahan 2026.
Pendapatan daerah yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp 2,52 triliun direncanakan turun menjadi Rp 2,50 triliun.
Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 712,86 miliar, pendapatan transfer Rp 1,79 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 321,84 juta.
Sementara itu, belanja daerah mengalami perubahan cukup besar. Dari sebelumnya dianggarkan Rp 3,89 triliun, belanja daerah pada perubahan APBD 2026 direncanakan menjadi Rp 2,65 triliun.
Belanja tersebut terdiri dari belanja operasi Rp 2,26 triliun, belanja modal Rp 226,12 miliar, belanja tidak terduga Rp 5 miliar, serta belanja transfer Rp 155,63 miliar.
Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan yang sebelumnya dianggarkan Rp 1,50 triliun direncanakan turun menjadi Rp 284,61 miliar.
Sedangkan pengeluaran pembiayaan tetap sebesar Rp 136,67 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang Pemerintah Provinsi Maluku kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Vanath menjelaskan, penyusunan Ranperda Perubahan APBD 2026 mengacu pada sejumlah dokumen perencanaan dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Di antaranya RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2024–2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2026, serta hasil kesepakatan Pemerintah Provinsi Maluku dan DPRD melalui Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
“Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2026 mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah, RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2024–2029, Perubahan RKPD Tahun 2026, serta nota kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan DPRD Provinsi Maluku,” kata Vanath.
Menurut dia, penyampaian Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD merupakan bagian dari tahapan pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
Pembahasan tersebut diharapkan dapat memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan sekaligus mendukung pelaksanaan program pembangunan di Maluku.
“Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita semua untuk terus berkarya dan mengabdi bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Maluku yang sama-sama kita cintai,” tandasnya.
Rapat paripurna tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Maluku, unsur Forkopimda Maluku, Sekretaris Daerah Maluku, staf ahli gubernur, para asisten Sekda, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.(LM01)
