AMBON,LensoMerah.com-Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena meminta penanganan potensi konflik di Kota Ambon tidak lagi dilakukan secara reaktif. Pemerintah, aparat keamanan, FKUB, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat diminta memperkuat langkah pencegahan sejak dini.
Hal tersebut disampaikan Bodewin dalam Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Ambon bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Ambon di Ruang Unit Layanan Administrasi (ULA) Balai Kota Ambon, Rabu (16/9/2026).
Rapat dihadiri unsur pemerintah daerah, kepolisian, TNI, BIN, Kejaksaan Negeri Ambon, Kesbangpol, serta sekitar 20 perwakilan FKUB Kota Ambon.
Bodewin mengatakan, kondisi keamanan dan kerukunan di Kota Ambon harus dijaga melalui kerja bersama dan langkah preventif yang berkelanjutan.
“Tantangan utama dalam menjaga situasi kondusif di Kota Ambon tidak boleh lagi disikapi secara reaktif, yaitu hanya bertindak setelah suatu permasalahan atau konflik terjadi,” kata Bodewin.
Menurutnya, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan perlu mengedepankan langkah-langkah pencegahan agar kehidupan masyarakat tetap harmonis.
Bodewin menilai tokoh agama memiliki peran penting karena dapat menyampaikan pesan perdamaian dan toleransi secara langsung kepada umat.
Kota Ambon, kata dia, merupakan wilayah yang heterogen dengan masyarakat yang memiliki latar belakang suku, agama, ras, dan golongan yang beragam.
Karena itu, para pemuka agama, alim ulama, pendeta, dan tokoh masyarakat diharapkan terus memberikan edukasi agar perbedaan dapat dikelola dengan sikap saling menghargai.
Bodewin mendorong pesan tersebut disampaikan melalui mimbar-mimbar keagamaan, termasuk khotbah Jumat dan ibadah Minggu.
Ia juga meminta FKUB memperkuat program edukasi perdamaian hingga tingkat desa, kelurahan, dan sekolah.
Bodewin turut menyoroti penggunaan media sosial yang dinilai dapat menjadi salah satu faktor yang memperkeruh situasi ketika informasi yang beredar tidak diverifikasi.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarkan hoaks maupun informasi yang belum diketahui kebenarannya, khususnya terkait isu yang menyangkut kelompok masyarakat atau agama.
Bodewin menyinggung informasi mengenai insiden pembakaran rumah pastori di Desa Patahuwe dalam rangkaian konflik dengan Desa Lisabata di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).
Menurutnya, penyebaran informasi yang tidak tepat dapat menimbulkan tafsir berbeda dan berpotensi memengaruhi situasi keamanan di wilayah lain.
“Jangan sebarkan berita-berita hoaks yang belum tentu kebenarannya karena itu akan mengganggu situasi kamtibmas. Informasi di media sosial ini cepat sekali,” ujarnya.
Bodewin meminta aparat dan seluruh pemangku kepentingan membangun sistem pencegahan yang lebih terkoordinasi.
Ia menilai penanganan tidak boleh hanya dilakukan ketika persoalan sudah berkembang menjadi konflik.
“Kita inginkan upaya yang sistematis supaya tidak terjadi konflik. Bukan seperti pemadam kebakaran, sudah terjadi baru kita turun,” tegasnya.
Menurut Bodewin, informasi dari aparat keamanan terkait kondisi terkini perlu menjadi bahan bagi pemerintah dan FKUB untuk menyusun langkah edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Kombes Pol Andrias Susanto Nugroho menyampaikan sejumlah persoalan keamanan yang menjadi perhatian di wilayah hukum Polresta Ambon.
Ia mengatakan kasus yang dominan antara lain perkelahian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik antara suami dan istri maupun orang tua dan anak.
Selain itu, aksi balap liar dan pelemparan batu di jalan raya juga menjadi perhatian karena berpotensi menimbulkan gangguan keamanan yang lebih luas.
Andrias menegaskan pemeliharaan kamtibmas tidak dapat hanya mengandalkan kepolisian.
“Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat tidak dapat diselesaikan hanya oleh aparat kepolisian semata, melainkan memerlukan kolaborasi aktif dari seluruh unsur masyarakat,” katanya.
Ia berharap tokoh agama terus menyampaikan pesan-pesan kedamaian melalui kegiatan keagamaan untuk membantu meredam potensi gesekan sosial.
Ketua FKUB Kota Ambon H. Husen Sahiri mengapresiasi masyarakat yang dinilai tetap menjaga situasi kota di tengah berbagai informasi yang beredar di media sosial.
Ia menekankan setiap persoalan harus diselesaikan dengan mengedepankan nilai persaudaraan atau semangat hidup orang basudara.
Husen mengatakan FKUB telah membentuk program Desa Kerukunan di sejumlah wilayah, di antaranya Hative Kecil, Latta, Nania, Wayame, dan Waiheru.
Program tersebut melibatkan pemuda dan tokoh masyarakat sebagai agen perdamaian. Ke depan, program serupa direncanakan diperluas ke wilayah lainnya.
FKUB juga bekerja sama dengan kepolisian dalam memberikan edukasi perdamaian dan toleransi kepada pelajar SMP dan SMA.
“Peran para tokoh agama, mulai dari pendeta, imam, hingga pimpinan umat, sangat diandalkan dalam menyejukkan suasana dan menyerukan pesan-pesan perdamaian,” ujar Husen.
Sementara itu, Plh KBO Binda Maluku Mohammad Hikmatullah Siknun menyoroti peredaran minuman beralkohol tradisional (sopi) dan ancaman penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda.
Ia mengatakan persoalan tersebut perlu diantisipasi karena dapat berkaitan dengan berbagai gangguan sosial dan keamanan.
Hikmatullah juga mengingatkan dinamika yang terjadi di kabupaten lain di Maluku perlu menjadi perhatian karena Kota Ambon merupakan pusat aktivitas pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan mobilitas masyarakat di provinsi ini.
Meski demikian, ia menyampaikan bahwa situasi pascakonflik Desa Lisabata dan Patahuwe, Kecamatan Taniwel, Kabupaten SBB, secara umum relatif aman dan kondusif serta belum berdampak langsung terhadap Kota Ambon.
Ia mengajak seluruh pihak memperkuat sinergi agar persoalan dari wilayah lain tidak berkembang menjadi gangguan keamanan di Kota Ambon.(LM01)
