AMBON, LensoMerah.com — Pemerintah Kota Ambon menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD Kota Ambon.
Dalam rancangan perubahan tersebut, postur keuangan daerah masih menyisakan defisit sebesar Rp4,166 miliar.
Dokumen KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 itu diserahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Ambon yang berlangsung di ruang paripurna, Senin (14/9).
Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, dalam pidatonya mengatakan perubahan APBD dilakukan sebagai konsekuensi dinamika fiskal daerah yang menyebabkan sejumlah asumsi dalam APBD murni 2026 tidak lagi sesuai dengan kondisi terkini.
Menurutnya, perubahan APBD mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
“Perubahan APBD diperlukan untuk menyesuaikan kembali target pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, termasuk mengakomodir pergeseran anggaran serta penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya,” ujar Wattimena.
Dalam rancangan perubahan KUA-PPAS tersebut, pendapatan daerah Kota Ambon ditargetkan mencapai Rp1,187 triliun, meningkat sekitar 5,44 persen dibandingkan APBD murni 2026 sebesar Rp1,126 triliun.
Kenaikan pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
PAD ditargetkan sebesar Rp249,96 miliar, meningkat 4,45 persen. Sedangkan pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp937,13 miliar, atau naik 5,66 persen.
Kenaikan pendapatan transfer antara lain berasal dari tambahan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp37,03 miliar, serta penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2023-2024 sebesar Rp13,16 miliar.
Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp372,54 juta, yang sebelumnya belum dianggarkan dalam APBD murni 2026.
Di sisi belanja, Pemkot Ambon mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,333 triliun, meningkat dari APBD murni 2026 sebesar Rp1,292 triliun.
Belanja tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp1,158 triliun, belanja modal Rp74,03 miliar, belanja tidak terduga Rp10 miliar, serta belanja transfer Rp91,06 miliar.
Namun, peningkatan belanja tersebut belum sepenuhnya diimbangi kemampuan pembiayaan daerah.
Dalam perubahan KUA-PPAS 2026, pembiayaan daerah ditetapkan sebesar Rp141,87 miliar, turun 14,82 persen dibandingkan APBD murni.
Pembiayaan tersebut berasal dari penerimaan SiLPA sebesar Rp5,15 miliar dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp166,57 miliar.
Sementara pengeluaran pembiayaan terdiri atas penyertaan modal sebesar Rp2,25 miliar dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp27,6 miliar.
Dengan komposisi tersebut, masih terdapat defisit sebesar Rp4.166.078.716 pada pos SiLPA tahun berkenaan.
Wattimena menjelaskan, dibandingkan APBD murni 2026, defisit tersebut sebenarnya telah berkurang sebesar Rp20,52 miliar. Namun, pada saat yang sama, pembiayaan daerah juga mengalami penurunan sebesar Rp24,69 miliar.
Penurunan pembiayaan terutama dipengaruhi berkurangnya rencana penerimaan pinjaman daerah, dari sebelumnya Rp200 miliar menjadi Rp166,57 miliar.
Karena itu, Wattimena meminta persoalan defisit tersebut menjadi perhatian serius dalam pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD Kota Ambon.
“Perlu dilakukan melalui penajaman prioritas dan efisiensi belanja, serta penelaahan kembali pendapatan berdasarkan potensi dan kepastian sumber dana,” katanya.
Ia menegaskan, langkah tersebut harus diarahkan untuk menutup seluruh defisit sehingga SiLPA tahun berkenaan dapat menjadi nihil.
Menurutnya, upaya penyesuaian anggaran tetap harus dilakukan tanpa mengorbankan pelayanan dasar, belanja wajib maupun kewajiban daerah.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Ambon, Morits Tamaela, mengatakan penyusunan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 merupakan instrumen penting untuk menyesuaikan target pembangunan dengan dinamika fiskal daerah dan kebutuhan prioritas masyarakat.
Menurut Tamaela, pembahasan perubahan APBD tidak boleh hanya dimaknai sebagai penyesuaian angka anggaran. Setiap perubahan harus memastikan program pemerintah tetap memberikan manfaat dan menjawab kebutuhan masyarakat.
“Dokumen ini selanjutnya akan dibahas secara mendalam oleh alat kelengkapan DPRD bersama tim Pemerintah Daerah Kota Ambon,” ujar Tamaela.
Ia menegaskan DPRD bersama pemerintah daerah akan menelaah arah kebijakan anggaran agar pelaksanaan APBD dapat berjalan secara efektif, transparan dan akuntabel.
Dengan masih adanya defisit sebesar Rp4,16 miliar, pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 akan menjadi salah satu agenda penting DPRD dan Pemkot Ambon dalam menentukan kembali skala prioritas belanja hingga akhir tahun anggaran.(LM01)
