AMBON, LensoMerah.com — Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Maluku mendorong penguatan sektor perikanan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan perekonomian Maluku terhadap belanja pemerintah.
Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku, Rahmat Pratama, mengatakan struktur pertumbuhan ekonomi Maluku saat ini masih cukup dipengaruhi oleh belanja pemerintah, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.
Menurut Rahmat, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama. Sebab, pertumbuhan ekonomi yang terlalu bergantung pada belanja pemerintah akan menghadapi keterbatasan ketika terjadi perubahan maupun penyesuaian anggaran.
“Investasi maupun konsumsi pemerintah yang terbanyak masih berasal dari belanja modal pemerintah dari APBN maupun APBD. Jadi, belum memberikan dukungan yang banyak bagi pertumbuhan ekonomi karena memang masih digerakkan oleh belanja pemerintah,” ujar Rahmat, Sabtu (12/9/2026), di Kantor Gubernur Maluku.
Rahmat menjelaskan, berdasarkan lapangan usaha, terdapat sejumlah sektor yang memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku. Di antaranya pertanian, kehutanan dan perikanan, administrasi pemerintahan, serta perdagangan besar dan eceran.
Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, kata dia, menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi. Namun, potensi tersebut masih perlu diperkuat agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah.
Khusus sektor perikanan, Rahmat menilai potensinya belum berkembang secara maksimal meski Maluku dikenal sebagai salah satu daerah dengan kekayaan sumber daya kelautan yang besar.
Penguatan sektor tersebut, menurutnya, tidak cukup hanya dengan meningkatkan produksi. Hasil perikanan juga harus mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui pengolahan, pemasaran dan perluasan akses pasar.
Optimalisasi perikanan juga dinilai dapat memberikan dampak terhadap sektor lainnya, termasuk pariwisata, sekaligus membantu menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
Konektivitas Antarpulau Jadi Tantangan
Sebagai provinsi kepulauan, Maluku masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Sebagian komoditas harus didatangkan dari luar daerah karena produksi pangan lokal belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan.
“Memang Provinsi Maluku merupakan provinsi kepulauan, sehingga harus mendapatkan banyak makanan dari luar provinsi. Tidak semua bahan pangan bisa dipenuhi dari Provinsi Maluku,” jelasnya.
Karena itu, BI mendorong penguatan konektivitas antarpulau dan optimalisasi distribusi. Langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat rantai pasok pangan sekaligus menjaga stabilitas harga di daerah.
UMKM Didorong Naik Kelas
Selain perikanan, UMKM menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian BI Maluku.
Rahmat mengatakan, BI telah menyiapkan sejumlah program untuk mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Program tersebut meliputi penguatan pembiayaan, korporatisasi UMKM, perluasan akses pasar, pencatatan keuangan, pendampingan, edukasi hingga digitalisasi.
“Untuk UMKM terdapat empat program besar, yaitu pembiayaan, korporatisasi, pasar dan perbankan, serta platform pencatatan keuangan dan pendampingan,” ungkapnya.
Menurut Rahmat, penguatan UMKM diperlukan agar pelaku usaha tidak hanya bertahan dalam skala kecil, tetapi mampu meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar dan masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital.
BI juga mendorong pelaku UMKM memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pemasaran sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal.
Pariwisata Berpeluang Jadi Sumber Pertumbuhan Baru
Sektor pariwisata juga dinilai memiliki peluang besar menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Maluku.
Kekayaan alam, laut, budaya dan destinasi wisata yang dimiliki Maluku dinilai dapat menciptakan aktivitas ekonomi baru sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Namun, pengembangan pariwisata membutuhkan dukungan konektivitas, infrastruktur, kualitas layanan dan promosi yang lebih kuat.
Rahmat menegaskan, diperlukan sinergi antara BI dan pemerintah daerah agar sektor-sektor produktif tersebut dapat berkembang secara berkelanjutan.
Dengan penguatan sektor produktif, perekonomian Maluku diharapkan secara bertahap tidak lagi terlalu bergantung pada belanja pemerintah.
Inflasi Maluku 0,81 Persen
Di tengah upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, BI Maluku juga terus mencermati perkembangan inflasi daerah.
Rahmat menyebutkan, inflasi Maluku pada Agustus tercatat sebesar 0,81 persen.
Pengendalian inflasi, kata dia, masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama berkaitan dengan produksi dan distribusi komoditas pangan seperti cabai dan sayuran.
Kondisi geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan turut menjadi tantangan karena sebagian kebutuhan pangan masih harus dipasok dari luar daerah.
Karena itu, penguatan produksi pangan lokal, konektivitas antarpulau dan kelancaran distribusi menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas harga.
Ke depan, BI Maluku bersama pemerintah daerah diharapkan tidak hanya berfokus pada stabilitas ekonomi, tetapi juga mempercepat transformasi sumber pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan potensi perikanan, UMKM dan pariwisata.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Maluku diharapkan semakin ditopang oleh aktivitas ekonomi produktif masyarakat dan dunia usaha, bukan semata-mata oleh belanja pemerintah.
