AMBON, LensoMerah.com – Rencana pembangunan Stasiun Radar TNI Angkatan Udara (TNI AU) di kawasan Puncak Gunung Siwang, Negeri Air Louw, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, kembali menjadi perhatian menyusul adanya penolakan dan klaim kepemilikan lahan dari sebagian masyarakat.
Camat Nusaniwe, Quraisin Tuhuteru, menegaskan bahwa pemanfaatan kawasan tersebut oleh TNI AU, berdasarkan dokumen yang dijelaskan dalam sejumlah pertemuan, bukan dalam bentuk pemberian hak milik, melainkan izin penggunaan atau pinjam pakai kawasan.
Lokasi pembangunan radar tersebut berada di kawasan hutan lindung Air Louw dan menjadi bagian dari program pembangunan nasional pemerintah.
“Kami hanya menjalankan tugas sesuai kewenangan, memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, TNI AU, pemerintah negeri, dan masyarakat,” kata Quraisin kepada LensoMerah.com di Balai Kota Ambon, Kamis (10/9).
Menurut Quraisin, proses rencana pemanfaatan lahan untuk pembangunan Stasiun Radar TNI AU sebenarnya telah berlangsung sejak 2024. Namun, pada tahap awal, Pemerintah Kecamatan Nusaniwe belum dilibatkan secara langsung dalam peninjauan lapangan.
Pemerintah kecamatan saat itu hanya menerima informasi bahwa telah terjadi komunikasi antara TNI AU dan pemerintah negeri melalui Raja Definitif yang saat itu masih menjabat.
“Kami hanya diinformasikan bahwa ada proses antara TNI AU dengan pemerintah negeri melalui raja definitif yang saat itu sudah almarhum,” ujarnya.
Memasuki 2025, Pemerintah Kota Ambon menerima surat permohonan audiensi dari TNI AU. Dalam pertemuan tersebut, Camat Nusaniwe turut diundang untuk mengikuti pembahasan mengenai rencana pembangunan radar.
Saat itu, Wali Kota Ambon berhalangan hadir karena memiliki agenda lain sehingga audiensi dipimpin oleh Sekretaris Kota Ambon.
Dalam pertemuan tersebut, pihak TNI AU menjelaskan dasar penggunaan lahan yang direncanakan untuk pembangunan radar. Dokumen terkait izin penggunaan kawasan juga dibacakan di hadapan peserta audiensi.
Menurut Quraisin, luas kawasan yang tercantum dalam izin mencapai sekitar 8,5 hektare. Namun, area yang direncanakan digunakan secara langsung untuk pembangunan Stasiun Radar hanya sekitar 2,5 hektare.
Ia menegaskan, berdasarkan dokumen yang dibacakan, status penggunaan kawasan tersebut bukan sebagai hak milik TNI AU.
“Yang dijelaskan dalam dokumen itu adalah pinjam pakai, bukan hak milik. Karena sebelumnya sempat berkembang informasi di masyarakat bahwa tanah itu akan menjadi milik TNI AU,” katanya.
Quraisin menjelaskan, karena lokasi tersebut berada dalam kawasan hutan, proses perizinannya berkaitan dengan kewenangan Kementerian Kehutanan.
“Pada prinsipnya pemerintah kota, kecamatan, dan pemerintah negeri mengikuti proses sesuai izin dan kewenangan yang ada,” ujarnya.
Setelah proses audiensi dan penjelasan dokumen dilakukan, Pemerintah Kota Ambon melalui Pemerintah Kecamatan Nusaniwe menindaklanjutinya dengan memfasilitasi pertemuan bersama pemerintah negeri dan masyarakat.
Sejumlah unsur masyarakat diundang, termasuk kepala soa, saniri negeri, serta warga yang disebut memiliki kepentingan terhadap lahan di kawasan tersebut.
Namun, dari sekitar 39 orang yang disebut memiliki kepentingan atas lahan, hanya empat orang yang menghadiri pertemuan.
Kondisi itu, menurut Quraisin, menjadi persoalan karena pemerintah membutuhkan sikap terbuka dari seluruh pihak yang merasa memiliki kepentingan terhadap kawasan tersebut.
“Kami sampaikan, seharusnya semua hadir. Kalau memang tidak setuju, katakan tidak setuju dan alasannya apa. Yang setuju juga sampaikan alasannya, supaya jelas dan tidak terjadi simpang siur informasi,” ujarnya.
Pemerintah kecamatan kemudian kembali meminta pemerintah negeri untuk hadir dalam pembahasan bersama pihak TNI AU. Namun, pemerintah negeri disebut tidak dapat menghadiri salah satu pertemuan karena memiliki agenda ibadah pada sore hari.
Dalam pertemuan yang berlangsung, unsur perwakilan masyarakat seperti saniri dan kepala soa hadir. Sementara dari warga yang mengaku memiliki kepentingan terhadap lahan, hanya empat orang yang datang.
Keempat warga tersebut, kata Quraisin, tidak menyatakan sikap secara tegas, apakah menolak atau menyetujui pembangunan radar.
Mereka beralasan belum dapat mewakili seluruh pihak yang disebut memiliki kepentingan atas lahan tersebut.
Quraisin mengatakan, hingga saat ini masyarakat yang mengklaim memiliki hak atas lokasi pembangunan radar belum menunjukkan bukti kepemilikan yang jelas kepada pemerintah kecamatan.
Dalam salah satu pertemuan, Kepala Satgas Lahan TNI AU dari pusat juga hadir dan kembali membacakan dokumen terkait izin penggunaan kawasan.
Dokumen tersebut, menurut Quraisin, kembali menegaskan bahwa pemanfaatan lahan dilakukan dalam bentuk pinjam pakai, bukan pemberian hak milik kepada TNI AU.
Kawasan Puncak Gunung Siwang sendiri, kata dia, telah masuk dalam kawasan hutan lindung berdasarkan keputusan Kementerian Kehutanan.
Penetapan kawasan tersebut disebut telah dilakukan sejak 1986 dan kemudian mengalami revisi pada 1996.
Menurut Quraisin, dokumen persetujuan penetapan kawasan itu juga memuat tanda tangan pemerintah negeri dan camat yang menjabat pada saat itu.
“Kami menjelaskan semua berdasarkan dokumen dan proses yang ada sejak awal penetapan kawasan,” katanya.
Dalam pertemuan bersama TNI AU, masyarakat menyampaikan sejumlah permintaan terkait rencana pembangunan Stasiun Radar di Gunung Siwang.
Pertama, masyarakat meminta agar akses jalan menuju lokasi radar tidak disatukan dengan jalur menuju kawasan paralayang.
Permintaan itu disampaikan karena masyarakat khawatir akses menuju lokasi paralayang akan melewati kawasan terbatas setelah pembangunan fasilitas TNI AU.
Kedua, masyarakat meminta agar pembangunan radar tidak mengganggu sumber air bersih yang selama ini digunakan warga.
“Sumber air masyarakat ada di situ. Jangan sampai terganggu,” kata Quraisin.
Menurut dia, permintaan tersebut telah mendapat respons dari pihak TNI AU.
Ketiga, masyarakat meminta adanya ganti rugi terhadap tanaman yang berada di lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan radar.
Permintaan tersebut, kata Quraisin, telah disetujui pihak TNI AU dan selanjutnya dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota Ambon.
Tahap berikutnya adalah melakukan inventarisasi tanaman yang berada di kawasan pembangunan.
Tim TNI AU bersama pemerintah kecamatan dan pemerintah negeri kemudian turun ke lapangan untuk mendata jenis dan jumlah tanaman sebagai dasar perhitungan penggantian.
Hasil survei tersebut selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Kota Ambon untuk ditindaklanjuti bersama Dinas Pertanian terkait mekanisme ganti rugi tanaman.
Namun, Quraisin mengatakan, dalam proses peninjauan lapangan tersebut kembali muncul penolakan dari sebagian pihak.
Keempat, pemerintah negeri meminta agar masyarakat setempat mendapat prioritas apabila di kemudian hari terdapat penerimaan tenaga atau personel oleh TNI AU.
Permintaan itu mendapat respons positif. Namun, pihak TNI AU menegaskan bahwa calon yang berasal dari masyarakat setempat tetap harus memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku, termasuk persyaratan kesehatan dan psikologi.
Persoalan rencana pembangunan radar dan klaim kepemilikan lahan tersebut juga mendapat perhatian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM.
Quraisin mengatakan, Komnas HAM mendatangi Pemerintah Kecamatan Nusaniwe setelah menerima laporan dari masyarakat.
Komnas HAM kemudian mengirimkan surat kepada pemerintah kecamatan untuk meminta penjelasan mengenai proses dan status persoalan lahan di kawasan Puncak Gunung Siwang.
Pemerintah kecamatan, kata Quraisin, telah memberikan penjelasan mengenai seluruh proses yang dilakukan bersama pemerintah negeri, termasuk sejarah penetapan kawasan serta dokumen yang menjadi dasar pemanfaatan lahan.
“Kami sampaikan sesuai dengan awal penetapannya, termasuk dokumen dan proses yang sudah dilakukan,” ujarnya.
Selanjutnya, Komnas HAM disebut akan meminta keterangan dari pihak TNI AU dan Kementerian Kehutanan untuk memperoleh penjelasan mengenai dasar izin dan mekanisme penggunaan kawasan tersebut.
Quraisin menegaskan, Pemerintah Kecamatan Nusaniwe tidak berada dalam posisi menentukan kepemilikan lahan maupun memberikan izin penggunaan kawasan.
Pemerintah kecamatan, kata dia, hanya menjalankan fungsi sesuai kewenangan dengan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, TNI AU, pemerintah negeri, dan masyarakat.
Sementara terkait klaim kepemilikan lahan yang disampaikan sebagian warga, Quraisin menegaskan bahwa hingga kini belum ada bukti kepemilikan yang secara jelas diperlihatkan kepada pemerintah kecamatan.
“Pada prinsipnya kami menjalankan tugas sesuai kewenangan dan memfasilitasi seluruh proses agar persoalan ini bisa dibicarakan secara terbuka dan berdasarkan dokumen yang ada,” katanya.(LM01)
