AMBON, LensoMerah.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku mendorong pemerintah daerah memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program subsidi bunga kredit.
Kepala Kantor OJK Provinsi Maluku, Haramain Billady, mengatakan pemerintah kabupaten dan kota dapat memberikan subsidi bunga guna membantu menekan beban pembiayaan yang harus ditanggung pelaku UMKM.
Menurutnya, subsidi bunga dapat membuat tingkat bunga yang dibayarkan debitur UMKM lebih rendah dibandingkan bunga kredit komersial pada umumnya.
“Pemerintah kabupaten dan kota memberikan subsidi untuk bunganya, sehingga bunga yang dibayarkan debitur UMKM bisa lebih rendah. Kalau secara normal mungkin bisa di atas 10 persen, dengan adanya subsidi bisa ditekan di bawah 10 persen,” ujar Haramain kepada wartawan, Sabtu (5/9/2026).
Haramain mencontohkan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung subsidi bunga pembiayaan bagi masyarakat.
Program tersebut dinilai dapat membantu pelaku UMKM memperoleh tambahan modal dengan biaya pembiayaan yang lebih ringan.
OJK mendorong agar skema serupa dapat diterapkan di daerah lainnya di Maluku, sehingga semakin banyak pelaku UMKM memiliki akses terhadap pembiayaan formal yang terjangkau.
Menurut Haramain, semakin luas akses pembiayaan dengan biaya yang sesuai kemampuan pelaku usaha, semakin besar pula peluang UMKM untuk mengembangkan usaha dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
OJK Maluku bersama pemerintah daerah dan industri jasa keuangan terus mendorong peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM.
Upaya tersebut dilakukan tidak hanya melalui subsidi bunga, tetapi juga melalui business matching, penguatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan.
Berbagai program tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi salah satu persoalan yang masih dihadapi pelaku UMKM, yakni keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan usaha.
Selain mendorong pembiayaan UMKM, Pemerintah Kota Ambon juga memiliki program perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal melalui Program Mutiara.
Haramain menjelaskan, melalui program tersebut pemerintah daerah memberikan subsidi iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp25 ribu bagi pekerja informal.
Sasaran program ini antara lain kuli bangunan, pengemudi ojek online, serta pekerja sektor informal lainnya yang belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Memang baru Rp25 ribu, belum terlalu banyak, tetapi ini sudah cukup membantu masyarakat di Kota Ambon, khususnya mereka yang bekerja di sektor informal,” katanya.
Haramain menilai perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan sangat penting bagi pekerja informal karena mereka menghadapi berbagai risiko kecelakaan dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya.
Dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, pekerja informal memiliki perlindungan ketika menghadapi risiko yang berkaitan dengan pekerjaan.
Menurutnya, program perlindungan pekerja informal sekaligus menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, BPJS Ketenagakerjaan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
OJK Maluku berharap program subsidi bunga UMKM maupun perlindungan pekerja informal dapat terus dikembangkan dan diperluas cakupannya.
Dengan demikian, semakin banyak masyarakat di Maluku yang dapat memperoleh akses pembiayaan formal dengan biaya terjangkau sekaligus mendapatkan perlindungan sosial dalam menjalankan aktivitas ekonominya.(LM01)
