AMBON,LensoMerah.com — Pemerintah Kota Ambon mempersoalkan pungutan parkir yang dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku di kawasan Lapangan Merdeka, tepat di depan Kantor Wali Kota Ambon.
Pemkot Ambon mempertanyakan dasar kewenangan Pemprov Maluku menarik retribusi di kawasan tersebut. Sebab, Pemkot mengklaim Lapangan Merdeka merupakan aset pemerintah kota.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Yan Suitela, mengatakan pihaknya baru mengetahui adanya pemasangan spanduk yang menetapkan kawasan tersebut sebagai area wajib retribusi parkir.
Spanduk itu mencantumkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar pungutan.
Tarif yang tercantum yakni Rp3.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil.
“Kalau untuk parkiran di situ nanti kita koordinasi saja, sebatas koordinasi karena pemerintah dengan pemerintah,” kata Suitela kepada LensoMerah.com di Balai Kota Ambon, Kamis (27/8).
Suitela mengatakan telah bertemu dengan dua petugas Dishub Provinsi Maluku yang ditugaskan melakukan penagihan parkir di kawasan tersebut.
Menurut dia, kedua petugas mengaku mendapat perintah langsung untuk menarik pungutan dari kendaraan yang parkir di dalam kawasan Lapangan Merdeka, termasuk area yang berada di luar jalan raya.
“Dan tadi sudah saya bertemu dengan petugas Dishub Provinsi yang ditugaskan untuk menagih di parkiran Lapangan Merdeka itu. Petugas Dishub sekitar dua orang. Mereka sampaikan bahwa mereka diperintahkan langsung untuk tagih parkir di situ, khususnya di dalam lapangan, terlepas dari jalan raya,” ujarnya.
Suitela mempertanyakan langkah tersebut karena menurutnya kawasan Lapangan Merdeka merupakan aset Pemkot Ambon.
“Itukan aset Kota Ambon punya. Kalau tidak percaya, cek di bagian aset Pemkot Ambon karena sertifikat tempat parkir itu Kota punya. Luasnya sekitar 27 ribu meter persegi,” tegasnya.
Ia juga menyayangkan pungutan dilakukan tanpa koordinasi dengan Dishub Kota Ambon.
“Masa Provinsi mau ambil, janganlah. Itu punya Pemkot, tidak berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Ambon,” katanya.
Kepala Bidang Aset Pemkot Ambon, Mus Akhsan, menguatkan klaim tersebut.
Ia mengatakan Pemkot Ambon memiliki dokumen kepemilikan kawasan Lapangan Merdeka. Bukti itu, kata dia, juga tercantum pada papan pengamanan aset di belakang Polsek Sirimau.
“Pemkot punya sertifikat lengkap. Pungutan area sementara di papan pengamanan di belakang Polsek Sirimau tertera aset Pemkot, ada nomor sertifikat. Kenapa dipungut oleh Provinsi?” ujar Akhsan.
Menurut Akhsan, pemanfaatan aset daerah untuk kegiatan yang menghasilkan penerimaan harus mengikuti ketentuan pengelolaan aset dan penerimaan daerah.
“Secara regulasi umum, secara retribusi tidak ada retribusi Provinsi. Harusnya kabupaten dan kota itu bagian dari retribusi,” katanya.
Ia membandingkan kawasan tersebut dengan Pasar Mardika yang pengelolaannya dapat dilakukan berdasarkan status aset dan kewenangan pemerintah daerah.
Namun, menurut Akhsan, area di dalam Lapangan Merdeka tidak dapat diperlakukan sama karena tercatat sebagai aset Pemkot Ambon.
“Contohnya saja kalau di Pasar Mardika, mungkin saja mereka bisa alihkan ke area asetnya mereka. Tapi kalau di dalam Lapangan Merdeka itu tidak bisa, itu milik Pemkot,” tegasnya.
Akhsan mengaku baru mengetahui adanya pungutan parkir oleh Dishub Provinsi setelah mendapat informasi dari Kepala Dishub Kota Ambon.
“Pemkot punya seluruh Lapangan Merdeka. Tidak ada koordinasi sama sekali. Saya juga baru tahu ada pungutan di situ, saya baru tahu dari Kadis Perhubungan,” ujarnya.
Ia menegaskan, berdasarkan dokumen yang dimiliki Pemkot Ambon, seluruh kawasan Lapangan Merdeka tercatat sebagai aset pemerintah kota.
“Secara regulasi, untuk retribusi itu di Perhubungan. Sertifikat itu milik Pemkot. Selama ini Pemprov tahu kalau memang aset itu milik Provinsi, mana buktinya? Sertifikat secara regulasi sah, aset milik Pemkot,” katanya.
Menurut Akhsan, Lapangan Merdeka tercatat sebagai aset Pemkot Ambon dengan Nomor Sertifikat 42 Tahun 2024.
Karena itu, ia meminta Pemprov Maluku menunjukkan dasar kepemilikan apabila mengklaim kawasan tersebut sebagai aset provinsi.
“Lapangan Merdeka itu punya Pemerintah Kota Ambon dengan Nomor Sertifikat 42 Tahun 2024 dan papan di bawah itu aset milik Pemkot. Kalau memang Provinsi bilang itu aset mereka, mana buktinya? Tercatat dan punya sertifikat atau tidak?” tandasnya.
Polemik pungutan parkir ini kini menempatkan persoalan status aset dan kewenangan pemungutan retribusi sebagai titik utama yang perlu diselesaikan Pemkot Ambon dan Pemprov Maluku melalui koordinasi antarpemerintah.(LM01)
