AMBON, LensoMerah.com – Sebanyak 60 pasangan suami-istri di Kota Ambon mendapatkan layanan isbat nikah sekaligus pengurusan dokumen kependudukan secara terpadu.
Pelayanan tersebut digelar Pemerintah Kota Ambon bersama Pengadilan Agama Ambon Kelas I.A dan Kementerian Agama Kota Ambon di Gedung Ashari Al-Fatah, Ambon, Senin (24/8/2026).
Kegiatan ini merupakan pelaksanaan keempat Pelayanan Terpadu Kepemilikan Status Hukum Perkawinan dan Kependudukan bagi masyarakat Kota Ambon.
Dalam sambutan Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Ambon, Edwin Pattikawa, disampaikan bahwa pelayanan tersebut merupakan agenda penting karena menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya dalam memberikan kepastian hukum atas status perkawinan dan dokumen kependudukan.
Menurut Wattimena, perkawinan bukan hanya ikatan suci secara agama, tetapi juga merupakan peristiwa hukum yang membawa konsekuensi dalam kehidupan bernegara.
“Ketika sebuah perkawinan tidak tercatat secara resmi oleh negara, maka akan muncul berbagai hambatan administrasi yang dapat merugikan keluarga, terutama anak-anak,” demikian disampaikan dalam sambutan.
Wattimena menjelaskan, masih terdapat keluarga, khususnya masyarakat Muslim di Kota Ambon, yang belum memiliki status hukum perkawinan dan dokumen kependudukan yang sah serta diakui negara.
Kondisi tersebut antara lain disebabkan perkawinan yang dilakukan di bawah tangan atau tidak tercatat secara resmi.
Untuk memperoleh kepastian hukum, masyarakat perlu melalui proses pengesahan perkawinan atau isbat nikah di Pengadilan Agama. Setelah itu, dokumen perkawinan dan kependudukan dapat disesuaikan, termasuk Kartu Keluarga (KK), KTP hingga akta kelahiran anak.
Wattimena mengatakan, pelayanan terpadu tersebut merupakan bentuk kolaborasi Pemkot Ambon, Pengadilan Agama Ambon Kelas I.A dan Kementerian Agama Kota Ambon yang dilaksanakan dalam satu waktu dan satu tempat.
Pengadilan Agama Ambon melaksanakan sidang di luar gedung untuk proses isbat nikah. Selanjutnya, Kantor Urusan Agama (KUA) melakukan pencatatan dan penerbitan dokumen perkawinan.
Sementara itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) melakukan penerbitan maupun perubahan dokumen kependudukan, termasuk KTP, KK hingga akta kelahiran anak.
“Sehingga dalam satu waktu dan satu tempat, masyarakat dapat sekaligus memiliki dokumen pernikahan dan dokumen kependudukan yang sangat penting bagi kebutuhan dan masa depan keluarganya,” ujarnya.
Menurut Wattimena, pelayanan terpadu tersebut menjadi langkah kolaboratif dan inovatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya untuk menyelesaikan persoalan hukum perkawinan dan administrasi kependudukan.
“Istimewanya, setiap pasangan yang akan dilayani melalui pelayanan terpadu ini tidak dipungut biaya apapun atau gratis,” tegasnya.
Wali Kota berharap pelayanan tersebut tidak berhenti pada pelaksanaan keempat, tetapi terus dilaksanakan dan diperluas hingga menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Ia meminta Pengadilan Agama melalui KUA di kecamatan, Dukcapil serta OPD terkait terus melakukan inventarisasi persoalan perkawinan dan kependudukan di masyarakat, terutama bagi warga kurang mampu.
“Terutama masyarakat kurang mampu, sehingga gerakan bersama pelayanan terpadu ini dapat berjalan dengan baik, tertib dan teratur,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon Fachrurrazy Hassannusi menegaskan, buku nikah bukan sekadar dokumen administratif, tetapi menjadi pintu gerbang untuk memperoleh berbagai dokumen hukum penting bagi keluarga.
“Buku nikah adalah dokumen negara yang dengannya kita bisa memproses segala hal penting bagi keluarga. Dengan buku nikah, kita bisa mengakses Kartu Keluarga, membuat akta kelahiran anak, hingga melanjutkan pendidikan anak-anak kita. Semuanya bermula dari sini,” ujarnya.
Fachrurrazy mengatakan, Kementerian Agama terus mengedukasi masyarakat agar perkawinan dicatat melalui KUA di kecamatan masing-masing.
Namun, kata dia, masih terdapat pasangan yang menikah tanpa pencatatan resmi. Kondisi tersebut menjadi persoalan yang perlu diselesaikan secara bersama-sama.
Menurutnya, pelayanan terpadu ini menjadi bukti nyata kerja sama antara Pemkot Ambon, Pengadilan Agama dan Kementerian Agama dalam membantu masyarakat memperoleh kepastian hukum.
“Semua biaya ditanggung melalui APBD Pemerintah Kota Ambon. Ini hal yang patut kita syukuri dan banggakan. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wali Kota Ambon beserta seluruh jajaran, yang terus mendukung tugas pokok Kementerian Agama dalam melayani masyarakat,” ungkapnya.
Fachrurrazy menyebut sebanyak 60 pasangan mendapatkan layanan pada kegiatan tersebut. Meskipun telah memasuki pelaksanaan keempat, kebutuhan masyarakat terhadap layanan isbat nikah masih relatif tinggi.
Ia berharap kolaborasi tersebut dapat terus dilakukan sehingga jumlah pasangan yang belum memiliki pencatatan perkawinan sah dapat berkurang dari tahun ke tahun.
Fachrurrazy juga berharap langkah kolaboratif tersebut menjadi amal saleh bagi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari Pemkot Ambon, Pengadilan Agama beserta hakim dan panitera hingga jajaran Kementerian Agama.
“Kami menyadari masih banyak yang harus diselesaikan. Namun semoga ikhtiar kecil ini bermanfaat bagi umat, menjadi pelayanan yang tulus, dan membawa keberkahan bagi kita semua. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Ambon,” tutupnya.(LM01)
