Ambon,LensoMerah.com – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ambon menegaskan seluruh pungutan parkir di wilayah Kota Ambon harus mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku. Pengelola parkir maupun pemerintah desa/negeri tidak dibenarkan menetapkan tarif secara sepihak, terlebih jika pungutan dilakukan di tepi jalan umum.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Yan Suitela, saat ditemui di Balai Kota Ambon, Senin (17/8).
Pernyataan itu disampaikan menyusul adanya informasi mengenai pungutan parkir sepeda motor sebesar Rp5.000 di salah satu negeri/desa di wilayah Kota Ambon.
Yan menegaskan, setiap pungutan parkir harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi
“Semua harus berdasarkan Perda,” tegas Yan.
Menurutnya, pemerintah desa/negeri pada prinsipnya dapat membuat pengaturan terkait parkir di wilayahnya. Namun, pengaturan tersebut harus berada dalam koridor aturan yang berlaku dan tidak dilakukan di lokasi yang merupakan jalan umum.
“Kalaupun desa mau bikin, jangan di tepi jalan umum. Pengaturannya harus dibuat dalam peraturan negeri,” jelasnya.
Ia menambahkan, peraturan yang dibuat di tingkat desa/negeri tetap harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
“Boleh membuat aturan, tetapi jangan sampai bertentangan dengan aturan di atasnya,” katanya.
Dishub Kota Ambon, lanjut Yan, akan terus melakukan koordinasi dan memberikan teguran apabila ditemukan praktik pungutan parkir yang tidak sesuai ketentuan. Jika pelanggaran tetap dilakukan, pengelola dapat dikenakan sanksi sesuai kewenangan Dishub.
“Kita saling mengingatkan. Masyarakat juga kalau menemukan atau kedapatan, dipersilakan melaporkan,” ujarnya.
Yan juga mempersilakan masyarakat maupun media untuk menyampaikan informasi apabila menemukan adanya pungutan parkir yang diduga tidak sesuai aturan.
Sementara untuk tindakan yang mengarah pada dugaan pungutan liar atau pelanggaran pidana, masyarakat dapat melaporkannya kepada aparat keamanan.
“Kalau ada yang pungli-pungli, bisa dilaporkan ke aparat keamanan. Karena kita sebatas memberikan sanksi administrasi,” pungkas Yan.(LM01)
