Ambon,LensoMerah.com – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ambon terus memperketat pengawasan terhadap alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang digunakan para pelaku usaha.
Hingga Juni 2026, sebanyak 557 UTTP telah menjadi objek pengawasan Disperindag Kota Ambon. Dari jumlah tersebut, sebanyak 229 alat dinyatakan sesuai, sementara 328 alat lainnya ditemukan tidak sesuai ketentuan.
Kepala Disperindag Kota Ambon, Herman Tetelepta, mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan alat ukur dan timbangan yang digunakan dalam transaksi perdagangan memiliki tingkat akurasi sesuai ketentuan.
“Untuk alat timbangan maupun alat ukur itu dilakukan tera dan tera ulang oleh Disperindag setiap tahunnya. Tahun 2026 ini, sejak awal Januari kami sudah melakukan kegiatan tera dan tera ulang, baik timbangan maupun alat ukur lainnya di wilayah Kota Ambon,” kata Herman kepada LensoMerah.com usai penyaluran bantuan pangan beras di halaman Gudang Bulog Galala, Kecamatan Sirimau, Rabu (12/8).
Herman menjelaskan, pengawasan UTTP tidak hanya dilakukan dengan mendatangi lokasi usaha. Disperindag juga meminta para pelaku usaha proaktif membawa alat timbang maupun alat ukur yang mereka miliki ke Dinas Perindag, khususnya UPTD Metrologi Legal, untuk dilakukan tera dan tera ulang.
Menurutnya, jumlah alat ukur dan timbangan yang digunakan pelaku usaha cukup banyak sehingga pengawasan dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Kota Ambon.
“Selain petugas turun ke lapangan untuk melakukan tera dan tera ulang, kami minta partisipasi pelaku-pelaku usaha yang memiliki alat timbangan dan alat ukur lain supaya proaktif membawa timbangannya ke Dinas Perindag, terutama di UPTD Metrologi Legal untuk dilakukan tera dan tera ulang,” jelasnya.
Dalam pelaksanaan pengawasan, apabila ditemukan alat ukur atau timbangan yang belum memenuhi ketentuan, petugas akan melakukan tera dan tera ulang di lokasi atau meminta alat tersebut dibawa ke Unit Metrologi untuk diperiksa.
Herman menegaskan, tindakan terhadap pelaku usaha dilakukan melalui prosedur dan tahapan peringatan.
“Yang bersangkutan diperingati untuk melakukan tera dan tera ulang. Kalau sampai teguran itu tiga kali, maka alat timbang itu akan diambil,” tegasnya.
Data Disperindag Kota Ambon menunjukkan, hingga Juni 2026 terdapat 557 UTTP yang telah diawasi. Dari jumlah itu, 229 UTTP atau sekitar 41,1 persen dinyatakan sesuai, sedangkan 328 UTTP atau sekitar 58,9 persen tidak sesuai.
Angka tersebut menjadi perhatian Disperindag karena jumlah UTTP yang ditemukan tidak sesuai masih lebih tinggi dibandingkan yang dinyatakan sesuai.
Sementara pada tahun 2025, jumlah UTTP yang diawasi mencapai 992 unit. Sebanyak 504 unit dinyatakan sesuai, sedangkan 488 unit tidak sesuai.
Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah UTTP yang diawasi hingga Juni 2026 memang masih lebih rendah. Namun, proporsi alat yang ditemukan tidak sesuai pada periode tersebut masih cukup tinggi sehingga pengawasan dan tera ulang terus dilakukan.
Herman mengatakan pengawasan saat ini diarahkan ke wilayah-wilayah yang menjadi pusat aktivitas transaksi masyarakat.
Petugas Disperindag saat ini tengah masuk ke kawasan Batu Merah. Selain itu, Pasar Mardika dan pasar-pasar lainnya menjadi lokasi prioritas pengawasan.
“Petugas sementara masuk dalam wilayah Batu Merah karena prioritas kami adalah di tempat-tempat di mana transaksi itu dilakukan oleh masyarakat, yaitu Pasar Mardika, Batu Merah dan pasar lainnya,” ujarnya.
Menurut Herman, pengawasan UTTP sangat penting untuk mencegah terjadinya ketidakjujuran maupun kecurangan dalam transaksi perdagangan.
Dengan memastikan timbangan dan alat ukur telah melalui proses tera dan tera ulang, kata dia, hak konsumen maupun pelaku usaha dapat lebih terlindungi.
“Supaya mengurangi risiko ketidakjujuran ataupun kecurangan yang dilakukan oleh pedagang maupun pembeli,” pungkas Herman.(LM01)
