Ambon, LensoMerah.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menyesuaikan masa jabatan Kepala Pemerintahan Negeri dan anggota Saniri Negeri menjadi delapan tahun. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut perubahan regulasi tentang desa melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
Penyesuaian itu memberikan tambahan masa jabatan selama dua tahun bagi pejabat pemerintahan negeri dan anggota Saniri yang masih aktif, sesuai ketentuan perundang-undangan.
Plt. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon, Florensia Matahelumual, mengatakan penyesuaian dilakukan untuk memastikan masa jabatan pemerintahan negeri dan Saniri Negeri di Kota Ambon sesuai regulasi terbaru.
“Perpanjangan masa jabatan ini dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan ditindaklanjuti dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri,” kata Florensia saat dihubungi, Selasa (11/8/2026).
Ia menjelaskan, UU Nomor 3 Tahun 2024 merupakan perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam ketentuan tersebut, masa jabatan Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan selama delapan tahun sejak tanggal pelantikan.
Ketentuan tersebut juga diterapkan pada daerah yang menggunakan nomenklatur berbeda, termasuk Kepala Pemerintahan Negeri dan Saniri Negeri di Maluku.
Selain UU, Pemkot Ambon berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/2625/SJ tertanggal 5 Juni 2024, yang memberikan penegasan terkait ketentuan peralihan masa jabatan Kepala Desa dan BPD atau nomenklatur lainnya.
“Surat Edaran Mendagri menegaskan adanya perpanjangan dan pengukuhan tambahan masa jabatan selama dua tahun, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian administrasi terhadap masa jabatan yang masih berlangsung,” ujarnya.
Florensia mengatakan, sebelum menerbitkan keputusan perpanjangan, Pemkot Ambon melakukan inventarisasi terhadap Kepala Pemerintahan Negeri dan anggota Saniri Negeri yang masih aktif.
Inventarisasi dilakukan untuk memastikan data masa jabatan masing-masing pejabat pemerintahan negeri dan anggota Saniri yang terdampak perubahan regulasi.
“Data Kepala Pemerintahan Negeri dan Saniri yang masih menjabat kami inventarisasi sebagai dasar untuk melakukan perubahan atau penyesuaian keputusan mengenai masa jabatan,” jelasnya.
Hasil inventarisasi tersebut kemudian menjadi dasar penerbitan keputusan Wali Kota Ambon. Masa jabatan yang sebelumnya enam tahun disesuaikan menjadi delapan tahun.
Salah satu penerapannya dilakukan di Negeri Hutumuri, Kecamatan Leitimur Selatan.
Untuk anggota Saniri Negeri Hutumuri, Pemkot Ambon menerbitkan Keputusan Wali Kota Ambon Nomor 1769 Tahun 2024 tentang Perpanjangan Masa Bakti Anggota Saniri Negeri Hutumuri.
Keputusan yang ditetapkan pada 7 Oktober 2024 tersebut mengubah masa bakti anggota Saniri Negeri Hutumuri periode 2019–2025 menjadi 2019–2027.
“Dengan keputusan itu, masa bakti yang sebelumnya enam tahun disesuaikan menjadi delapan tahun. Penyesuaian serupa juga diberlakukan terhadap Kepala Pemerintahan Negeri Hutumuri,” tegas Florensia.
Untuk Kepala Pemerintahan Negeri Hutumuri, Pemkot Ambon juga menerbitkan Keputusan Wali Kota Ambon Nomor 1793 Tahun 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Pemerintahan Negeri Hutumuri.
Keputusan tertanggal 8 Oktober 2024 tersebut menetapkan perpanjangan masa jabatan Freddy Benjamin Waas dari periode 2020–2026 menjadi 2020–2028.
“Untuk Negeri Hutumuri, baik masa jabatan Kepala Pemerintahan Negeri maupun masa bakti Saniri telah disesuaikan melalui keputusan Wali Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Setelah keputusan perpanjangan masa jabatan ditetapkan, tahapan selanjutnya berupa pengukuhan Kepala Pemerintahan Negeri dan anggota Saniri Negeri yang mendapatkan penyesuaian masa jabatan.
Pengukuhan tersebut telah dilaksanakan pada 23 Oktober 2024 di Convention Hall Maluku City Mall.
Menurut Florensia, pengukuhan merupakan bagian dari rangkaian administrasi pemerintahan setelah ditetapkannya perubahan masa jabatan berdasarkan regulasi terbaru.
Dengan demikian, masa jabatan Kepala Pemerintahan Negeri Hutumuri dan masa bakti anggota Saniri Negeri Hutumuri telah disesuaikan melalui keputusan kepala daerah dan pengukuhan sesuai mekanisme pemerintahan.
“Seluruh proses dilakukan melalui mekanisme administrasi pemerintahan dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan perpanjangan masa jabatan,” pungkas Florensia.(LM01)
