Ambon, LensoMerah.com – Polemik legalitas aktivitas pertambangan sinabar di Desa Iha, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), hingga kini belum menemukan titik terang.
Anggota DPRD Maluku Daerah Pemilihan (Dapil) SBB, Zain Latukaisupy, menegaskan proses menuju legalitas pertambangan sinabar tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Pengusulan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) maupun Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) harus terlebih dahulu didukung kajian lingkungan yang komprehensif.
Zain menjelaskan, pertambangan sinabar merupakan aktivitas yang tergolong baru di Indonesia. Karena itu, proses penataan dan legalisasinya membutuhkan kajian mendalam, terlebih regulasi yang menjadi dasar penunjangnya baru tersedia pada 2025.
“Karena tambang sinabar merupakan yang pertama di Indonesia dan regulasi penunjang baru ada di tahun 2025, maka pengusulan WIUP dan WPR-nya harus disertai dengan Amdal,” kata Zain kepada Siwalima.
Menurutnya, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) menjadi salah satu tahapan penting untuk mengetahui secara menyeluruh dampak aktivitas pertambangan terhadap lingkungan serta menjadi dasar dalam menentukan pola pengelolaan kawasan pertambangan.
“Analisis dampak lingkungan yang komprehensif,” ujarnya.
Zain menegaskan, pemerintah maupun pihak terkait saat ini masih menunggu pelaksanaan Amdal yang akan dilakukan oleh Universitas Pattimura.
“Sehingga saat ini masih menunggu pelaksanaan Amdal oleh Universitas Pattimura,” katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan Zain merespons sorotan terkait belum adanya kepastian legalitas aktivitas pertambangan sinabar di Desa Iha. Sebelumnya, masyarakat penambang mengeluhkan ketidakjelasan status kawasan pertambangan yang selama ini menjadi salah satu sumber mata pencaharian mereka.
Aktivitas penambangan sinabar di kawasan tersebut hingga kini masih berstatus ilegal. Kondisi itu membuat masyarakat penambang berada dalam ketidakpastian, baik dari sisi hukum maupun keberlanjutan mata pencaharian.
Bahkan, para penambang sebelumnya menyatakan terancam melakukan mogok sebagai bentuk kekecewaan terhadap belum adanya kepastian pemerintah mengenai penataan dan legalisasi wilayah pertambangan sinabar.
Namun, Zain menegaskan proses legalisasi membutuhkan sejumlah tahapan yang harus dipenuhi. Karena itu, Amdal harus terlebih dahulu dilakukan sebelum pengusulan WIUP maupun WPR dapat diproses.
Menurutnya, kajian tersebut penting agar pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam menentukan pola pengelolaan pertambangan sinabar. Di satu sisi, aktivitas tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, namun di sisi lain aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan tidak boleh diabaikan.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil SBB, Zain berharap seluruh tahapan yang diperlukan dapat segera berjalan sehingga masyarakat penambang memperoleh kepastian hukum dan tidak terus berada dalam kondisi ketidakpastian.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga lingkungan serta mengikuti proses penataan yang dilakukan pemerintah hingga seluruh persyaratan legalitas pertambangan dapat dipenuhi.
Dengan demikian, legalisasi tambang sinabar di Iha bukan sekadar persoalan membuka akses masyarakat terhadap sumber penghidupan, tetapi juga harus memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan lingkungan di kemudian hari.(LM01)
