Ambon,LensoMerah.com — Pemerintah Kota Ambon mulai mematangkan arah pembangunan kota untuk dua dekade ke depan melalui Konsultasi Publik Kedua Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2011–2031.
Kegiatan yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ambon bekerja sama dengan Universitas Pattimura (Unpatti) berlangsung di Pacific Hotel Ambon, Rabu (5/8)
Kegiatan tersebut dihadiri Walikota Ambon Bodewin M. Wattimena, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Maluku, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah IX Ambon, Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kotmbon selaku Ketua Panitia, Ronald F. Pattipawaey dalam laporannya menyampaikan, penyusunan revisi RTRW Kota Ambon bersama KLHS telah melewati sejumlah tahapan dan kini memasuki tahap akhir melalui pelaksanaan Konsultasi Publik Kedua.
“KP2 ini merupakan momen yang sangat krusial dalam perencanaan RTRW Kota Ambon sebelum masuk dalam tahapan validasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku, kemudian berproses bersama dokumen RTRW untuk mendapatkan persetujuan substansi dari Kementerian ATR/BPN,” jelas Ronald
Ia mengatakan, pekerjaan revisi RTRW dan KLHS RTRW Kota Ambon dilaksanakan dengan mekanisme swakelola oleh Fakultas Teknik Universitas Pattimura. Seluruh rangkaian penyusunan dokumen ditargetkan selesai pada akhir Agustus 2026.
Menurut Ronald, konsultasi publik ini menjadi ruang penting untuk menerima berbagai masukan, koreksi, dan pemikiran dari seluruh pihak, terutama dalam merespons isu lingkungan serta program pembangunan yang berdampak terhadap penataan ruang Kota Ambon.
“Secara moral, kita semua yang hadir ikut menentukan ruang-ruang publik dan ruang lingkungan Kota Ambon dalam rangka penataan ruang selama 20 tahun ke depan,” ujarnya.
Walikota Ambon Bodewin M. Wattimena memberikan apresiasi kepada Dinas PUPR Kota Ambon dan tim penyusun KLHS RTRW yang telah bekerja menyusun dokumen perencanaan pembangunan kota.
Menurutnya, Konsultasi Publik Kedua menjadi tahap penting untuk mematangkan dokumen perencanaan agar arah pembangunan Kota Ambon ke depan lebih baik.
“Beberapa waktu lalu kita telah melaksanakan Konsultasi Publik pertama. Berbagai masukan telah dikaji oleh tim penyusun. Hari ini kita memasuki tahapan akhir, yaitu Konsultasi Publik kedua,” kata Bodewin.
Ia menegaskan, kondisi Kota Ambon saat ini membutuhkan perencanaan yang matang agar pembangunan tidak berjalan tanpa arah.
“Kalau kita lihat kondisi Kota Ambon hari ini, saya tidak salah juga kalau sebagian orang mengatakan Ambon ini kampung besar. Kita harus jujur melihat itu. Walaupun kita tetap bangga menjadi warga Kota Ambon, tetapi membangun kota ini ke depan mesti direncanakan dengan baik,” tegasnya.
Bodewin menilai pemanfaatan ruang harus ditata dan diatur agar menjadi pedoman dalam seluruh program pembangunan
Menurutnya, bercampurnya kawasan perkantoran, permukiman, perdagangan, dan fasilitas lainnya dalam satu wilayah telah menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari masalah lingkungan, sampah, hingga keterbatasan ruang pembangunan.
“Kalau kita lihat pusat Kota Ambon hari ini, mau bikin apa lagi di situ? Hampir tidak ada lagi lahan yang bisa dimanfaatkan. Karena itu sudah saatnya kita berpikir untuk mengalihkan wilayah pembangunan ke daerah lain di luar pusat kota,” ujarnya.
Walikota juga menyoroti persoalan pembangunan permukiman di kawasan bantaran sungai yang tidak sesuai aturan.
Ia mencontohkan kawasan muara Sungai Batu Merah yang menurutnya perlu ditata secara bersama dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan instansi teknis terkait.
“Memang uang susah, tetapi tidak boleh karena uang lalu kita pasrah dan tunggu kondisi menjadi lebih buruk. Kita harus mulai,” katanya.
Ia meminta agar seluruh instansi teknis dapat bersinergi dalam menyusun program penataan kawasan, sehingga program pemerintah pusat, provinsi, dan kota dapat berjalan searah.
Bodewin menegaskan, jika pembangunan tidak lagi dapat ditata, maka langkah penertiban harus dilakukan demi kepentingan kota.
“Penataan ruang dilakukan dengan konsep perencanaan yang baik. Tetapi kalau dalam pelaksanaannya sudah tidak bisa lagi, harus dibongkar. Kalau tidak, kita tidak akan mampu menata kota ini menjadi lebih baik,” tegasnya.
Menurut Bodewin, penyusunan KLHS bukan hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi memastikan pembangunan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan.
Ia berharap RTRW dan KLHS mampu menciptakan Kota Ambon yang nyaman, tertata, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Tujuan utama kita menyusun RTRW dan KLHS ini adalah memastikan pemanfaatan ruang menjadi lebih baik, lebih teratur, dan terencana. Tata ruang yang dirancang harus menciptakan kenyamanan dan kedamaian bagi seluruh warga Kota Ambon,” katanya.
Ia juga berharap Ambon dapat berkembang menjadi kota yang layak huni dan ramah terhadap seluruh kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, perempuan, dan anak.
Bodewin menambahkan, dokumen RTRW nantinya harus ditindaklanjuti melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) agar mampu memberikan kepastian bagi investasi.
Menurutnya, pengaturan ruang yang baik akan membuka peluang usaha sekaligus mencegah hambatan investasi akibat ketidakjelasan pemanfaatan kawasan.
“Buka ruang sebanyak-banyaknya untuk seluruh jenis usaha. Kalau orang mau membangun kantor atau usaha distribusi, harus bisa dibangun sesuai aturan. Jangan sampai karena RDTR tidak disusun dengan baik, proses investasi menjadi terhambat,” ujarnya.
alam kesempatan tersebut, Walikota juga menyampaikan gagasan pengembangan kawasan baru sebagai bagian dari visi jangka panjang Kota Ambon.
Ia meminta para ahli mengkaji kemungkinan pengembangan kawasan di wilayah Teluk Baguala, termasuk potensi reklamasi pada area tertentu yang memungkinkan secara teknis dan lingkungan.
Menurutnya, konsep kota modern harus mulai dipikirkan sejak sekarang agar dapat menjadi warisan bagi generasi mendatang.
“Memang terdengar seperti mimpi, tetapi kalau tidak memulai dari sekarang, kita akan tetap seperti ini. Kalau kita dudukkan dengan baik, rasional, objektif, dan adaptif terhadap kondisi Kota Ambon hari ini, maka dia akan menjadi acuan pembangunan ke depan,” ungkapnya.
Bodewin berharap dokumen KLHS dan RTRW yang dihasilkan mampu menjadi fondasi pembangunan Ambon menuju kota yang lebih maju, modern, ramah lingkungan, dan layak dihuni hingga tahun 2045.(LM01)
