Ambon, LensoMerah.com – Anggota MPR RI sekaligus Anggota DPD RI, Bisri As Shiddiq (Boy) Latuconsina, menginisiasi pembentukan tim khusus untuk memperjuangkan perlindungan masyarakat hukum adat di Maluku. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil diskusi penyerapan aspirasi masyarakat yang digelar di salah satu kafe di Kota Ambon, Selasa (21/7).
Boy mengatakan, forum tersebut merupakan diskusi pemantik yang bertujuan menghimpun gagasan dan energi dari berbagai pihak. Menurutnya, kehadiran para raja di Pulau Ambon menjadi sinyal kuat bahwa perlindungan masyarakat adat merupakan agenda bersama.
“Hari ini kami telah menyepakati pembentukan tim yang beberapa bulan lalu sudah saya janjikan. Saya juga telah mendapatkan kesediaan Ibu Elivas Maspaitella untuk memimpin tim tersebut sehingga langkah-langkah perjuangan ini dapat segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ia menegaskan, perjuangan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional sebagai anggota DPD RI untuk memastikan seluruh entitas bangsa memperoleh keadilan.
Menurut Boy, meskipun negara telah memberikan ruang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, implementasi di daerah masih belum optimal dalam memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat.
Karena itu, ia berharap DPRD Provinsi Maluku segera menjadikan pembahasan Peraturan Daerah (Perda) tentang Masyarakat Hukum Adat sebagai agenda prioritas.
“Melindungi masyarakat adat berarti melindungi identitas kita. Jangan sampai karena hak-hak masyarakat adat belum terpenuhi, justru menggerus rasa nasionalisme dan kebangsaan,” tegasnya.
Boy menjelaskan, perjuangan tersebut juga menjadi bagian dari refleksi menjelang Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah lebih dari delapan dekade Indonesia merdeka, menurutnya masih banyak hak masyarakat adat yang belum terpenuhi.
Ia mengungkapkan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI. Selain itu, Maluku juga terus mendorong percepatan pengesahan RUU Daerah Kepulauan.
“Kami berharap pada usia ke-81 Indonesia merdeka akan lahir harapan baru bagi masyarakat adat. Semoga RUU Daerah Kepulauan dan RUU Masyarakat Adat dapat segera disahkan sehingga kemerdekaan yang hakiki benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Boy menambahkan, perjuangan tersebut bukan hanya untuk kepentingan masyarakat Maluku, tetapi juga sebagai kontribusi daerah dalam mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Maluku memiliki tanggung jawab moral sebagai bagian dari sejarah berdirinya bangsa ini. Ikhtiar yang kami lakukan adalah memastikan setiap anak bangsa merasakan keadilan sosial, demi Indonesia yang lebih baik, lebih bermartabat, maju, adil, dan makmur,” pungkasnya.(LM01)
