Ambon,LensoMerah.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas melalui penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) dengan Ombudsman Republik Indonesia tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
MoU tersebut ditandatangani Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, bersama Wakil Ketua Ombudsman RI, Rahmadi Indra Tektona di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Senin (6/7).
Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kesepakatan tersebut juga mendukung percepatan reformasi birokrasi di daerah serta memastikan penyelenggaraan pelayanan publik berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ruang lingkup kerja sama mencakup penguatan koordinasi, pendampingan, pembinaan, konsultasi, pertukaran informasi, hingga pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menegaskan peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu prioritas utama pemerintah daerah. Menurutnya, sinergi dengan Ombudsman RI diharapkan mampu mempercepat pembenahan sistem pelayanan sehingga masyarakat memperoleh layanan yang lebih mudah, cepat, profesional, dan berintegritas.
Sementara itu, Wakil Ketua Ombudsman RI, Rahmadi Indra Tektona, menegaskan komitmen Ombudsman untuk mendukung pemerintah daerah dalam mencegah maladministrasi, meningkatkan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, serta membangun budaya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Penandatanganan nota kesepakatan tersebut turut disaksikan jajaran pejabat Pemerintah Kota Ambon dan Ombudsman Republik Indonesia.
Melalui kolaborasi ini, Pemkot Ambon optimistis mampu menghadirkan inovasi pelayanan publik yang lebih berkualitas, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sekaligus memperkuat komitmen Kota Ambon dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).(LM01)
