Ambon,LensoMerah.com – PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku bersama tim lintas sektoral Kabupaten Manokwari melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) guna memperkuat pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan mencegah potensi penyalahgunaan.
Sidak yang melibatkan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Manokwari, Dinas Perhubungan Kabupaten Manokwari, serta Polres Manokwari itu dilakukan di SPBU 84.983.02 Jalan Baru Manokwari dan SPBU 83.983.02 Sowi, Manokwari.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, mengatakan kegiatan tersebut merupakan langkah preventif untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dalam penyaluran Solar Subsidi dan Pertalite.
“Kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi upaya penyaluran Solar dan Pertalite yang tidak sesuai aturan. Tim lintas sektoral melakukan pengecekan kesesuaian nomor polisi kendaraan, STNK, serta QR Code yang digunakan saat transaksi pengisian BBM. Selain itu, kami juga memeriksa apakah SPBU telah menjalankan penyaluran sesuai standar operasional prosedur (SOP),” ujar Ispiani.
Dalam pemeriksaan terhadap kendaraan yang melakukan pengisian BBM subsidi, tim menemukan sejumlah indikasi pelanggaran, di antaranya penggunaan tangki kendaraan yang telah dimodifikasi serta penggunaan lebih dari satu nomor polisi pada kendaraan.
Sebagai tindak lanjut, Pertamina langsung melakukan pemblokiran terhadap 10 barcode kendaraan yang terindikasi melakukan pelanggaran.
“Kami tidak memberikan toleransi terhadap praktik penyalahgunaan BBM subsidi. Langkah tegas juga akan diberlakukan kepada SPBU apabila terbukti terlibat dalam pelanggaran. Penyalahgunaan BBM subsidi sangat merugikan masyarakat dan menghambat distribusi energi kepada pihak yang benar-benar berhak,” tegasnya.
Menurut Ispiani, sinergi antara Pertamina, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif terhadap distribusi BBM subsidi di Papua Barat.
“Pengawasan lintas sektoral ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan BBM subsidi diterima oleh masyarakat yang berhak. Kami mengapresiasi dukungan dan kolaborasi seluruh instansi yang tergabung dalam Satgas Lintas Sektoral di Manokwari,” katanya.
Ke depan, kegiatan pengawasan lintas sektoral akan terus dilakukan secara berkala. Pertamina juga mendorong diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Satgas Pengawasan BBM oleh Bupati maupun Gubernur guna memperkuat pelaksanaan pengawasan di lapangan.
Sementara itu, Kepala Disperindagkop Kabupaten Manokwari, Timotius Wanggai, menegaskan pihaknya akan terus memperkuat koordinasi dengan Pertamina, Dinas Perhubungan, dan Kepolisian dalam menekan berbagai bentuk penyalahgunaan BBM subsidi.
“Kami akan terus mempererat koordinasi dengan Pertamina, Dinas Perhubungan, dan Kepolisian untuk menekan upaya penyalahgunaan BBM subsidi. Seluruh temuan pelanggaran hari ini akan kami monitor proses penindakannya agar memberikan efek jera bagi oknum yang melakukan pelanggaran,” pungkas Timotius.(LM01)
