Ambon, LensoMerah.com – Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Perhubungan (Dishub) memperketat pengawasan terhadap pengelolaan parkir di sejumlah ruas jalan yang telah ditetapkan sebagai lokasi resmi pemungutan retribusi parkir tahun 2026.
Plt Kepala UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Teknis Perhubungan Dishub Kota Ambon, Gino Pattiasina, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir praktik parkir yang melanggar aturan, termasuk kendaraan yang diparkir di luar satuan ruang parkir (SRP) namun tetap dipungut biaya oleh juru parkir.
Menurut Pattiasina, pelanggaran SRP masih sering ditemukan di lapangan, terutama di kawasan Jalan A.Y. Patty dan sejumlah titik pusat aktivitas masyarakat. Kendaraan roda dua maupun roda empat kerap diparkir tidak sesuai dengan ruang yang telah ditetapkan.
“Masih banyak masyarakat yang memilih parkir di lokasi terdekat dengan tujuan mereka meskipun tidak sesuai dengan satuan ruang parkir yang sudah ditentukan. Biasanya karena hanya ingin singgah sebentar untuk berbelanja atau keperluan lainnya,” kata Pattiasina kepada LensoMerah.com di Balai Kota Ambon, Kamis (4/6).
Meski demikian, Dishub menilai tanggung jawab menjaga ketertiban parkir tidak hanya berada pada pengguna kendaraan. Pihak ketiga yang telah diberikan kewenangan mengelola parkir juga wajib memastikan seluruh aktivitas parkir berjalan sesuai aturan.
Saat ini, pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Ambon dikerjasamakan dengan CV Afif Mandiri. Karena itu, perusahaan tersebut diminta lebih aktif melakukan pengawasan dan edukasi kepada masyarakat.
“Fokus pengawasan kami saat ini juga tertuju pada pihak ketiga. Mereka harus mampu mengarahkan masyarakat agar parkir sesuai lokasi yang telah ditentukan, bukan justru membiarkan pelanggaran terjadi,” tegasnya.
Hasil pemantauan Dishub menunjukkan masih terdapat juru parkir yang membiarkan kendaraan parkir di luar SRP yang telah ditetapkan. Lebih parah lagi, kendaraan yang diparkir tidak sesuai lokasi resmi tetap dikenakan tarif parkir.
Pattiasina menegaskan praktik tersebut bertentangan dengan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Ambon dan pihak pengelola parkir.
“Kalau kendaraan diparkir tidak sesuai satuan ruang parkir yang ditetapkan tetapi tetap dipungut biaya parkir, maka itu tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama. Praktik seperti ini dapat dikategorikan sebagai pungutan liar,” tegasnya.
Untuk itu, UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Teknis Perhubungan akan meningkatkan pengawasan lapangan guna memastikan seluruh pengelolaan parkir berjalan sesuai ketentuan.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan langsung Wali Kota Ambon, Bodewin Melkias Wattimena, dan Kepala Dinas Perhubungan dalam upaya menciptakan sistem perparkiran yang lebih tertib, aman, dan teratur.
“UPTD memiliki tanggung jawab sebagai ujung tombak dalam penataan parkir di Kota Ambon. Tujuan akhirnya adalah menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan keamanan bagi seluruh pengguna jalan,” ujarnya.
30 Ruas Jalan Resmi Jadi Lokasi Parkir Tahun 2026
Sementara itu, Pemerintah Kota Ambon melalui Keputusan Wali Kota Ambon Nomor 6937 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 15 Desember 2025, resmi menetapkan 30 ruas jalan umum sebagai lokasi parkir kendaraan di tepi jalan umum untuk tahun 2026.
Penetapan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan ruang publik dan pengendalian parkir agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas.
Adapun 30 ruas jalan yang ditetapkan sebagai lokasi parkir resmi meliputi:
Jalan Sultan Babullah
Jalan Dr. Sitanala
Jalan Yos Sudarso
Jalan Pala
Jalan Pattimura
Jalan Sam Ratulangi
Lorong Puskud dan sekitarnya
Jalan A.Y. Patty
Jalan A.M. Sangadji
Jalan Anthony Rheebok
Jalan Sultan Hairun
Jalan D.I. Panjaitan
Lorong Tanah Rata
Jalan Ahmad Yani
Jalan Setia Budi
Jalan Imam Bonjol
Jalan Yan Paays
Jalan Kapitan Ulupaha
Jalan Diponegoro
Jalan Said Perintah
Jalan Philip Latumahina
Jalan Dana Kopra
Lorong Cempaka
Lorong Sekawan
Jalan Sisingamangaraja (Depan SPN Passo)
Terminal Transit Passo
JPO–Depan GoSteak (Jalan Jenderal Sudirman)
Laha Depan Pujasera
Depan Artaboga hingga Alfamidi (Aster)
Depan Sate Pak No–Pasar Buah (Jalan DR. Leimena)
Dengan adanya penetapan tersebut, Dishub mengingatkan masyarakat agar hanya memanfaatkan lokasi parkir yang telah ditentukan dan tidak membayar tarif parkir di area yang tidak termasuk dalam titik parkir resmi yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Ambon. Ke depan, pengawasan terhadap juru parkir dan pengelola parkir akan diperketat guna mencegah kebocoran retribusi serta praktik pungutan liar yang merugikan masyarakat dan pemerintah daerah. (LM01)
