Ambon,LensoMerah.com- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon mengusulkan dua program penanganan bencana kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), meliputi bantuan penanganan darurat logistik dan rehabilitasi–rekonstruksi pascabencana.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Ambon, Novita Berhitu, mengatakan usulan pertama berkaitan dengan kebutuhan peralatan logistik penanganan darurat yang diajukan berdasarkan data kejadian bencana tahun 2026.
“Data yang digunakan lebih spesifik pada kejadian di kawasan perumahan Gadihu yang sudah terdampak. Kami juga memakai data pendukung Januari sampai Mei 2026 khusus bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem,” ujar Berhitu kepada wartawan di Balai Kota Ambon, Jumat (29/5).
Menurutnya, dalam kategori cuaca ekstrem turut dimasukkan dampak pohon tumbang sebagai salah satu indikator kejadian bencana.
Usulan tersebut telah dimasukkan melalui aplikasi milik BNPB bernama Kolaborasi Pengelolaan Logistik dan Peralatan (Kolpal), yang berada di bawah bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD.
Selain itu, BPBD juga kembali mengusulkan program rehabilitasi dan rekonstruksi pra maupun pascabencana menggunakan data tahun 2025. Usulan ini sebenarnya telah diajukan sejak tahun lalu, namun belum ditindaklanjuti karena anggaran rehabilitasi nasional dialihkan untuk penanganan bencana di Sumatera.
“Dana rehabilitasi dan rekonstruksi waktu itu dialihkan ke Sumatera karena kebutuhan penanganan pascabencana di sana lebih mendesak,” jelasnya.
Berhitu mengatakan, usulan rehabilitasi tersebut berfokus pada sektor perumahan, permukiman, serta infrastruktur. Infrastruktur yang diusulkan mencakup pembangunan talut penahan sungai, talut penahan tanah, bronjong, hingga perbaikan badan jalan.
“Terdapat 37 titik yang diusulkan dengan total anggaran sebesar Rp37,5 miliar,” katanya.
Ia menjelaskan, seluruh usulan telah dimasukkan melalui sistem E-Proposal rehabilitasi dan rekonstruksi BNPB serta sudah melewati tahap verifikasi. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut.
BPBD juga tengah mengupayakan perpanjangan usulan tersebut mengingat masa berlaku pengajuan bantuan menggunakan status tanggap darurat hanya berlangsung selama dua tahun.
Sementara itu, terkait kondisi cuaca di Kota Ambon, Berhitu mengakui pemerintah daerah sempat membahas penetapan status siaga bencana. Namun hingga kini status tersebut belum direalisasikan karena kondisi cuaca dinilai belum mencapai tingkat dampak besar
“Penetapan status diberlakukan ketika dampaknya sudah signifikan. Saat ini aktivitas masyarakat dan kondisi ekonomi masih berjalan normal meski ancaman cuaca tetap ada,” pungkasnya.(LM01)
