Ambon,LensoMerah.com- Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon bersama Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) Kabupaten Buru kembali menggelar operasi gabungan di kawasan tambang emas Gunung Botak. Dalam operasi tersebut, sebanyak 24 warga negara asing (WNA) asal China diamankan saat tengah beraktivitas di lokasi pertambangan.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon, Eben Rifqi Taufan, menjelaskan, operasi yang dilaksanakan pada Senin (4/5/2026) itu melibatkan berbagai unsur lintas instansi, antara lain TNI, Polri, Kejaksaan, serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku, dengan Imigrasi Ambon sebagai koordinator.
“Dari total 24 WNA yang diamankan, 22 orang ditemukan langsung di lokasi tambang, sementara dua lainnya berada di kantor operasional di wilayah yang sama,” ujar Taufan kepada media, Rabu (6/5/2026).
Seluruh paspor milik WNA tersebut kini telah diamankan guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, khususnya terkait izin tinggal dan kesesuaian aktivitas mereka selama berada di Indonesia.
Menurut Taufan, pihaknya akan melakukan pendalaman melalui pemeriksaan administratif dan wawancara terhadap para WNA untuk memastikan legalitas keberadaan mereka.
Ia menegaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari operasi rutin pengawasan orang asing di wilayah kerja Imigrasi Ambon, terutama di kawasan yang dinilai rawan pelanggaran, seperti lokasi pertambangan.
“Kami ingin memastikan seluruh orang asing di Maluku memiliki izin yang sah dan aktivitasnya sesuai ketentuan. Kehadiran mereka harus memberikan manfaat, bukan sebaliknya,” tegasnya.
Seluruh WNA yang diamankan dipastikan berkewarganegaraan China dan beraktivitas di kawasan pertambangan Gunung Botak, tepatnya di wilayah Nambalaya.
Terkait informasi sebelumnya mengenai 16 WNA yang diamankan oleh Satgas, Taufan menjelaskan bahwa jumlah tersebut merupakan bagian dari total 24 orang yang saat ini sedang ditangani oleh Imigrasi.
Imigrasi menegaskan akan menindak tegas jika ditemukan pelanggaran keimigrasian, khususnya penyalahgunaan izin tinggal, seperti menggunakan visa kunjungan untuk bekerja.
“Jika pelanggaran tergolong berat, dapat dikenakan sanksi pidana. Sementara pelanggaran administratif seperti overstay akan dikenai denda. Jika melebihi 60 hari, dapat berujung deportasi serta masuk dalam daftar cegah tangkal,” jelasnya.
Ia menambahkan, meskipun perusahaan yang mempekerjakan WNA tersebut disebut memiliki izin tenaga kerja, pengawasan keimigrasian tetap berfokus pada kesesuaian antara izin tinggal dengan aktivitas yang dilakukan.
Saat ini, proses pemeriksaan terhadap seluruh WNA masih terus berjalan. Imigrasi Ambon memastikan akan menindaklanjuti setiap temuan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.(LM01)
