Ambon,LensoMerah.com-Konsorsium LSM Maluku Menggugat menggelar aksi penyampaian pendapat di muka umum di Balai Kota Ambon, Jumat (17/4). Aksi yang diikuti sekitar enam orang tersebut berlangsung aman dan tertib.
Pantauan media ini, aksi dimulai sekitar pukul 09.50 WIT dan dipimpin koordinator lapangan Hidayat Wara Wara. Sejumlah orator turut menyampaikan aspirasi, di antaranya Alwi Rumadan, Mujahidin Buano, Aldi Tomia, Hendra Lapandewa, dan Usman Warang. Massa menggunakan satu set pengeras suara dalam menyampaikan tuntutan.
Dalam orasinya, Alwi Rumadan menyoroti sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Ambon yang diduga menyebabkan kerugian negara sekitar Rp3,5 miliar.
Selain itu, massa aksi juga mengangkat dugaan persoalan biaya makan dan minum DPRD Kota Ambon sebesar Rp800 juta yang disebut berkaitan dengan masa jabatan Apries Gaspersz saat menjabat sebagai Kepala BPKAD sekaligus Sekretaris DPRD Kota Ambon pada tahun 2024.
Rumadan mendesak agar Apries Gaspersz, yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, dihadirkan untuk memberikan penjelasan terkait dugaan kerugian negara saat menjabat sebagai Kepala Keuangan Pemerintah Kota Ambon pada 2023, serta sejumlah temuan lain yang disebut belum ditindaklanjuti saat menjabat Sekretaris DPRD.
Ia juga mempertanyakan informasi yang menyebutkan bahwa dana tersebut telah dikembalikan. Menurutnya, berdasarkan komunikasi dengan BPK RI, pengembalian tersebut diklaim belum terealisasi, sehingga massa meminta adanya klarifikasi terbuka.
Rumadan menegaskan bahwa aksi tersebut tidak berkaitan dengan proses assessment atau seleksi jabatan Sekretaris Kota Ambon yang saat ini sedang berlangsung.
Menanggapi tuntutan tersebut, Sekretaris Kota Ambon, Robby Sapulette, menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Ambon terbuka terhadap kritik dan aspirasi masyarakat, khususnya terkait temuan BPK.
Ia menegaskan bahwa seluruh proses penanganan temuan dilakukan berdasarkan rekomendasi BPK RI. Pemerintah, kata dia, telah memberikan kewenangan kepada Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi atas temuan tersebut.
“Jika temuan dapat diverifikasi, maka akan ditindaklanjuti sesuai hasil pemeriksaan. Sementara jika tidak dapat diverifikasi, akan dilakukan langkah pengembalian sesuai ketentuan,” ujarnya.
Pemerintah Kota Ambon juga berkomitmen menjalankan keterbukaan informasi publik. Hasil verifikasi dan tindak lanjut akan disampaikan secara transparan kepada masyarakat.
Jika masih terdapat temuan yang belum diselesaikan, lanjutnya, maka akan segera dituntaskan melalui Inspektorat.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan mengagendakan diskusi lanjutan pada Senin mendatang di Balai Kota Ambon dengan menghadirkan kepala OPD terkait serta Inspektorat guna menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil dan progres penyelesaian temuan.(LM01)
