Ambon,LensoMerah.com-Kepala Bappeda Litbang Kota Ambon, Enrico R. Matitaputty, memaparkan capaian pembangunan daerah sekaligus tantangan yang dihadapi Pemerintah Kota Ambon, khususnya dalam penanganan stunting dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Ia menyebutkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Ambon tahun 2025 mencapai 83,97, menempatkan Ambon dalam 15 besar secara nasional.
“Kita berharap capaian ini dapat terus dipertahankan,” ujarnya,Rabu (8/4)
Selain itu, angka kemiskinan juga mengalami penurunan signifikan, dari 5,9 persen menjadi 4,34 persen pada 2025. Meski demikian, persoalan stunting masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Pada 2026, seluruh desa/negeri di Kota Ambon—sebanyak 30 negeri yang tersebar di lima kecamatan—ditetapkan sebagai lokus penanganan stunting.
Data menunjukkan prevalensi stunting di Ambon terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021 tercatat sebesar 21,8 persen, kemudian turun menjadi 21,1 persen (2022), 20,7 persen (2023), dan 19,7 persen pada 2024.
“Ini menunjukkan tren penurunan, meskipun masih perlu kerja keras agar penurunannya lebih signifikan,” jelasnya.
Dari sisi jumlah kasus, stunting juga menunjukkan tren penurunan. Pada 2021 tercatat 798 kasus, kemudian turun menjadi 472 kasus, 364 kasus, 329 kasus pada 2024, dan 279 kasus pada 2025. Hingga Februari 2026, jumlah kasus tercatat sebanyak 271.
Pemerintah menargetkan penurunan kasus stunting secara bertahap sepanjang 2026, sejalan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Wali Kota.
“Kalau kita bisa menekan rata-rata beberapa kasus setiap bulan, maka penurunan signifikan bisa dicapai di akhir tahun,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi kinerja sektor kesehatan sepanjang 2025, di mana sebagian besar indikator pelayanan telah berada pada kategori baik (zona biru), seperti layanan ibu hamil, konsumsi tablet tambah darah, hingga pemberian ASI dan makanan pendamping.
Namun demikian, masih terdapat sejumlah indikator yang perlu menjadi perhatian, terutama yang berada pada kategori sedang (zona kuning). Di antaranya cakupan imunisasi, penanganan diare pada anak, serta konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri yang dinilai masih menjadi persoalan dari tahun ke tahun.
Selain itu, cakupan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin juga masih perlu ditingkatkan.
“Remaja putri menjadi salah satu fokus perhatian kita, karena capaiannya masih belum optimal,” katanya.
Tantangan lain juga muncul pada program pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan gizi keluarga, yang baru mencapai 68 persen—terendah dibanding indikator lainnya.
“Ini perlu menjadi perhatian bersama, terutama di tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan, dengan melibatkan dinas terkait,” tegasnya.
Di sisi lain, Matitaputty mengungkapkan adanya kendala teknis dalam pelaporan dan penginputan data monitoring dan evaluasi (monev) stunting sepanjang 2025. Kendala tersebut meliputi gangguan server, penambahan indikator baru, serta keterbatasan kewenangan daerah dalam menjangkau siswa tingkat SMA yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.
Meski demikian, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi guna mencari solusi atas kendala tersebut.
“Kami terus berkoordinasi agar semua indikator bisa dicapai secara optimal dan tidak terhambat oleh persoalan teknis maupun kewenangan,” tandasnya.(LM01)
