Ambon,LensoMerah.com- Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Maluku periode 2026–2031 resmi dikukuhkan dalam kegiatan yang dirangkaikan dengan Orientasi Politik dan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil), Selasa (31/3).
Kegiatan yang mengusung tema Percepatan Pembangunan Maluku tersebut berlangsung di salah satu Hotel di kota Ambon, dan dihadiri sejumlah tokoh penting dari tingkat pusat hingga daerah.Di antaranya Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid, Wakil Sekjen DPP PKB Ahmad Fauzi, Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun, Wakil Wali Kota Ambon Ely Toisutta, serta unsur Forkopimda dan pimpinan lembaga lainnya
Dalam sambutan Ketua Umum DPP PKB yang dibacakan oleh Wakil Ketua Umum Jazilul Fawaid, ditegaskan bahwa pengukuhan pengurus bukan sekadar seremoni, tetapi merupakan amanat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
“PKB lahir dari cita-cita para ulama dan mengedepankan politik yang humanis dan religius. PKB terbuka untuk semua golongan, tanpa memandang latar belakang,” ujar Jazilul.
Ia juga mengingatkan bahwa kader PKB harus hadir sebagai solusi di tengah masyarakat, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk kondisi geografis Maluku sebagai daerah kepulauan yang masih menghadapi ketimpangan kebijakan pembangunan.
Selain itu, PKB di tingkat nasional terus mendorong sejumlah agenda strategis, seperti perlindungan masyarakat adat dan wilayah pesisir, perlindungan pekerja rumah tangga, serta perlindungan buruh.
“Ukuran keberhasilan PKB bukan hanya jumlah kursi, tetapi seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPW PKB Maluku, Basri Damis, menegaskan komitmen jajarannya untuk memperkuat konsolidasi organisasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami menerima amanah ini dengan penuh tanggung jawab untuk bekerja sungguh-sungguh, memperkuat struktur partai agar semakin solid, profesional, dan dekat dengan rakyat,” ujarnya.
Basri menjelaskan, arah politik PKB Maluku ke depan difokuskan pada penguatan ideologi partai, membangun partai yang moderat dan inklusif, meningkatkan loyalitas kader, serta memperluas pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga menyebut capaian Pemilu 2024 sebagai modal awal, di mana PKB berhasil meraih 4 kursi DPRD Provinsi Maluku dan 31 kursi DPRD kabupaten/kota.
“Target kami ke depan adalah memenangkan Pemilu 2029 di seluruh daerah pemilihan, baik DPR RI, DPRD provinsi, maupun kabupaten/kota,” tegasnya.
Dalam Muskerwil tersebut, PKB Maluku juga menghasilkan 21 poin rekomendasi strategis untuk pembangunan daerah. Dua di antaranya menjadi sorotan utama.
Pertama, perlunya peninjauan kembali kebijakan fiskal nasional agar alokasi anggaran daerah tidak terus berkurang, mengingat daerah memiliki peran penting dalam pembangunan nasional.
Kedua, mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kepulauan serta pembentukan badan khusus percepatan pembangunan Maluku dengan dukungan anggaran yang memadai.
PKB menilai, kebijakan afirmatif sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan pembangunan di wilayah kepulauan seperti Maluku.(LM01)
