Ambon,LensoMerah.com- Pemerintah Kota Ambon mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan polemik penetapan calon Raja Negeri Soya dengan menghadirkan ahli hukum dari Universitas Pattimura.
Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon menyatakan, langkah ini diambil untuk memberikan kejelasan terhadap amar putusan pengadilan, baik dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun Pengadilan Negeri, yang hingga kini masih ditafsirkan berbeda oleh para pihak.
“Dua belah pihak menafsirkan amar putusan secara berbeda. Karena itu, kami akan menghadirkan ahli hukum untuk menjelaskan secara yuridis agar ada pemahaman yang sama,” ujarnya kepada LensoMerah.com melalui Telepon seluler Rabu (18/3)
Selain persoalan hukum, polemik juga dipicu oleh perbedaan klaim terkait garis keturunan dalam mata rumah Rehatta. Sebagian pihak berpendapat tidak semua mata rumah merupakan mata rumah parentah, sementara pihak lain mengklaim seluruhnya memiliki hak yang sama.
Dua nama yang mencuat, yakni Reno Rehatta dan Herfi Rehatta, sama-sama mengklaim memiliki garis keturunan raja dan berhak diusulkan sebagai calon pemimpin negeri.
Untuk itu, Pemkot Ambon akan mempertemukan seluruh pihak bersama ahli hukum guna mencari titik temu dan kesimpulan yang objektif, khususnya terkait hukum adat.
“Harapannya ada pencerahan dari ahli hukum, terutama yang memahami hukum adat, sehingga persoalan ini bisa disimpulkan secara jelas,” katanya.
Sekkot menegaskan, pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi penentuan calon raja, karena hal tersebut merupakan ranah internal mata rumah parentah.
Proses yang harus ditempuh, lanjutnya, adalah kesepakatan internal. Setelah itu, nama calon raja disampaikan kepada Saniri Negeri, lalu diteruskan ke Pemerintah Kota Ambon.
“Pemerintah kota hanya menindaklanjuti usulan. Jadi harus ada kesepakatan dalam mata rumah Rehatta terlebih dahulu,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa Pemkot Ambon telah menjalankan putusan PTUN sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebagai alternatif terakhir, jika tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian akan dikembalikan pada mekanisme adat melalui sumpah adat.
“Kalau masing-masing tetap bersikukuh dengan klaimnya, maka alternatif terakhir adalah sumpah adat,” tegasnya.
Pemkot berharap kedua belah pihak segera mencapai kesepakatan agar proses penetapan Raja Negeri Soya tidak berlarut-larut.
“Intinya, kesepakatan adat harus dicapai agar calon raja bisa segera diusulkan dan proses pemerintahan adat dapat berjalan,” pungkasnya.(LM01)
