Ambon,LensoMerah.com-Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Kota Ambon, Patrick Moenandar, angkat bicara terkait laporan dugaan pemalsuan rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perindo yang menyeret namanya.
Ia dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku atas dugaan pemalsuan dokumen rekomendasi penetapan Wakil Ketua DPRD Kota Ambon.
Menanggapi hal tersebut, Moenandar menilai tudingan yang dialamatkan kepadanya tidak berdasar dan keliru sasaran. Ia menegaskan bahwa persoalan keabsahan rekomendasi sepenuhnya merupakan kewenangan internal DPP Partai Perindo.
“Kalau soal rekomendasi itu palsu, pasti DPP sudah bertindak. Ini murni kewenangan partai. Jadi menurut saya, oknum-oknum ini salah alamat. Harusnya dilaporkan ke DPP, bukan ke pihak kepolisian,” ujar Moenandar saat dikonfirmasi, Selasa (17/3/2026).
Ia menyebut, jajaran pimpinan pusat partai, mulai dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum terbuka untuk dikonfirmasi terkait persoalan internal.
Menurutnya, tudingan tersebut lebih dipicu oleh ketidakpuasan sejumlah pihak terhadap perkembangan partai.
Moenandar menjelaskan, rekomendasi yang dipersoalkan diterbitkan sekitar dua tahun lalu. Saat itu, Ketua Umum tengah berada di luar negeri sehingga penandatanganan didelegasikan kepada Wakil Ketua Umum bersama Sekretaris Jenderal sesuai mekanisme partai.
“Rekomendasi itu sah, ditandatangani Waketum dan Sekjen atas penugasan Ketua Umum.
Dan selama kurang lebih dua tahun ini tidak ada rekomendasi lain yang dikeluarkan selain itu,” jelasnya.
Ia juga mempertanyakan kapasitas pihak pelapor yang mengaku sebagai fungsionaris DPD Perindo Maluku. Menurutnya, nama yang bersangkutan tidak tercatat dalam struktur kepengurusan, baik di tingkat DPC, DPD, maupun DPW.
“Kalau tidak masuk dalam kepengurusan, bagaimana bisa mengatasnamakan partai? Bahkan untuk melapor pun seharusnya ada rujukan resmi dari partai,” tegasnya.
Lebih lanjut, Moenandar mengungkapkan bahwa dirinya baru saja menerima Surat Keputusan (SK) sebagai Ketua DPD Perindo Kota Ambon yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP.
“Kalau saya tidak direstui DPP dan Ibu Ketum sebagai pimpinan DPRD, tidak mungkin saya diberikan SK yang ditandatangani langsung oleh ketum dan sekjen. Itu bukti kepercayaan,” katanya.
Untuk diketahui, Moenandar dilaporkan ke Ditreskrimsus Polda Maluku pada akhir Februari 2026 oleh seseorang yang mengaku sebagai fungsionaris DPD Perindo Maluku. Laporan tersebut mempersoalkan format dan tanda tangan dalam dokumen rekomendasi penetapan Wakil Ketua DPRD Kota Ambon.
Pelapor menilai dokumen tersebut janggal karena ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP, berbeda dengan sejumlah rekomendasi lain di wilayah Maluku yang dalam waktu berdekatan disebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum.
Meski demikian, Moenandar tetap bersikukuh bahwa dokumen tersebut sah dan sesuai mekanisme internal partai. Ia menegaskan, tudingan yang diarahkan kepadanya tidak memiliki dasar kuat.(LM01)
