Ambon,LensoMerah.com-Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban Kota Ambon, meskipun langkah-langkah tegas yang diambil kerap menuai penilaian negatif dari sebagian pihak.
Pernyataan tersebut disampaikan Wattimena di hadapan peserta Sidang Jemaat ke-44 Jemaat GPM Silo, Minggu (8/2/2026).
“Saya sudah berusaha cukup keras menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Ambon. Banyak yang menilai saya arogan dan otoriter, tetapi kalau terjadi konflik, wali kota yang disalahkan, dibully, dan diserang,” ungkapnya.
Wattimena menegaskan bahwa Kota Ambon tidak membutuhkan pihak-pihak yang datang untuk menciptakan kekacauan, melainkan warga yang bersedia hidup berdampingan, menjaga perbedaan, serta berkontribusi aktif membangun kota.
“Kalau tidak bisa jaga perbedaan di Kota Ambon, pulang kampung saja. Ambon tidak butuh orang yang bikin rusak Ambon. Kota ini butuh orang-orang yang mau tinggal sebagai warga kota dan bersama-sama menjaga serta membangun Ambon sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” tegasnya.
Menurutnya, stabilitas keamanan merupakan faktor kunci pembangunan ekonomi, terutama dalam menarik minat investor untuk menanamkan modal di Kota Ambon dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
Ia mengungkapkan bahwa sejumlah investor membatalkan rencana investasi akibat gangguan keamanan, meskipun hanya berupa insiden kecil yang kemudian diviralkan di media sosial.
“Ada investor yang mau bangun usaha, bahkan Starbucks, tetapi karena situasi kacau mereka akhirnya balik. Mereka menyampaikan bahwa tidak ada jaminan keamanan untuk berinvestasi di Ambon,” jelas Wattimena.
Ia menilai, kebiasaan memviralkan persoalan kecil justru memperburuk citra Ambon sebagai kota yang aman dan ramah investasi.
“Hal-hal kecil diviralkan di Facebook. Apa yang kita dapat? Ambon dikenal sebagai kota yang tidak aman. Kalau begitu, siapa yang mau datang investasi?” ujarnya.
Wattimena juga menegaskan bahwa pemerintah kota tidak bisa lagi menjadi tumpuan utama penciptaan lapangan kerja, khususnya melalui jalur Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Jangan lagi berharap jadi ASN. Pemerintah Kota Ambon sudah berkomitmen tidak menerima lagi ASN karena jumlah pegawai sudah berlebihan. Idealnya 4.000 sampai 5.000 orang, sekarang sudah sekitar 8.000 karena pengangkatan PPPK,” katanya.
Kondisi tersebut, lanjutnya, bahkan berdampak pada keterbatasan fasilitas kerja.
“Sebagian pegawai saja sudah tidak ada kursi untuk duduk,” ungkapnya.
Untuk menjaga stabilitas kepegawaian, Pemerintah Kota Ambon juga membatasi mutasi masuk dari luar daerah.
“Kita tidak menerima pindahan dari luar ke Kota Ambon, kecuali untuk penyatuan keluarga. Di luar itu, tidak ada izin. Ini semata-mata untuk menjaga kondisi kepegawaian kita saat ini,” tegas Wattimena.
Ia berharap seluruh elemen masyarakat, termasuk gereja dan tokoh-tokoh agama, dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas sosial demi masa depan Kota Ambon yang aman, maju, dan sejahtera.(LM01)
