Ambon,LensoMerah.com- Provinsi Maluku kembali mencatatkan tekanan inflasi pada Januari 2026.Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) Maluku mengalami inflasi sebesar 0,75 persen (month to month/mtm).
Angka ini memang lebih rendah dibandingkan Desember 2025 yang tercatat 0,81 persen (mtm), namun secara tahunan inflasi Maluku masih tergolong tinggi.
Plt. Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku, Wahyu Indra Sukma, kepada media di Ambon, Selasa (3/2/2026), menjelaskan bahwa inflasi tahunan Maluku mencapai 4,70 persen (year on year/yoy). Capaian tersebut berada di atas rentang sasaran inflasi nasional yang ditetapkan sebesar 2,5±1 persen (yoy), serta lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat 3,55 persen (yoy).
“Inflasi Maluku Januari 2026 juga meningkat signifikan dibandingkan bulan sebelumnya yang berada pada level 3,58 persen (yoy),” ujar Wahyu.
Secara spasial, seluruh kota dan kabupaten penghitung inflasi di Maluku mencatatkan kenaikan harga.
Kabupaten Maluku Tengah mengalami inflasi sebesar 1,44 persen (mtm), Kota Tual mencatat inflasi tertinggi sebesar 2,35 persen (mtm), sementara Kota Ambon mengalami inflasi sebesar 0,15 persen (mtm).
Wahyu menjelaskan, inflasi Januari 2026 terutama bersumber dari Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Kedua kelompok tersebut masing-masing memberikan andil inflasi 0,83 persen (mtm) dan 0,13 persen (mtm).
Kenaikan harga pada kelompok pangan terutama dipicu oleh melonjaknya harga komoditas perikanan, seperti ikan layang, ikan selar, dan ikan cakalang, yang masing-masing menyumbang inflasi sebesar 0,47 persen, 0,18 persen, dan 0,10 persen (mtm).
“Peningkatan harga ikan dipengaruhi oleh penurunan hasil tangkapan nelayan akibat berlangsungnya musim barat. Kondisi laut yang bergelombang menyebabkan berkurangnya frekuensi melaut,” jelas Wahyu.
Sementara itu, tekanan inflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dipengaruhi oleh kenaikan harga emas di pasar internasional.
Kenaikan tersebut dipicu oleh meningkatnya permintaan aset safe haven di tengah ketidakpastian pasar keuangan global serta ekspektasi kebijakan moneter global yang masih ketat sepanjang Januari 2026.
Menghadapi kondisi tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus mengoptimalkan berbagai program pengendalian inflasi, khususnya melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Ke depan, BI bersama TPID akan terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi pangan sepanjang tahun 2026 dengan mengacu pada empat pilar utama pengendalian inflasi (4K), yakni Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Langkah konkret yang dilakukan meliputi penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan wilayah sentra produksi untuk menjaga ketersediaan pasokan, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota guna meningkatkan keterjangkauan harga, serta pemantauan rutin stok dan harga bahan kebutuhan pokok untuk memastikan distribusi berjalan lancar.
“Di sisi lain, komunikasi efektif terus kami perkuat melalui koordinasi lintas pemangku kepentingan serta penyampaian informasi harga dan pasokan kepada masyarakat, agar ekspektasi inflasi tetap terjaga,” pungkas Wahyu.(LM01)
